JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berencana melakukan kunjungan ke Musi Rawas di Sumatera Selatan. Dalam kunjungan nantinya, para senator akan melakukan pertemuan dengan elemen masyarakat di wilayah yang baru saja dilanda kerusuhan untuk menuntut pemekaran itu.
Elemen masyarakat yang akan ditemui DPD adalah Pemprov Sumsel, Kapolda Sumsesl, Bupati serta tokoh masyarakat Musi Rawas. "Pada hari Senin yang akan datang di antara kami akan berangkat ke Musi Rawas," ujar Wakil Ketua DPD, La Ode Ida dalam konferensi pers di DPD, Jakarta, Kamis (2/5).
Pimpinan DPD, kata La Ode, merasa prihatin atas tewasnya empat orang warga sipil dalam aksi demo menuntut pemekaran di Musi Rawas yang berakhir bentrokan. Menurutnya, mestinya tidak perlu ada korban tewas dalam peristiwa itu.
"Kami mengutuk tindakan polisi menembak dan menjadikan warga Musi Rawas korban. Itu sebetulnya tidak perlu terjadi dan polisi dalam kasus ini seperti memancing di air keruh," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah dan DPR harus bertanggungjawab atas jatuhnya korban di Musi Rawas. Sebab, kerusuhan itu terjadi karena politik buying time pihak pemerintah. Pasalnya, Musi Rawas sebetulnya sudah harus dimekarkan karena mereka telah memenuhi syarat untuk itu.
La Ode pun menyayangkan sikap pemerintah yang mempersulit daerah yang layak dimekarkan. "Menurut syarat kami, Musi Rawas sudah harus mekar karena syaratnya sudah lengkap. Dokumen yang dibutuhkan sesuai PP Nomor 78 tahun 2007 (tentang syarat pembentukan dan penggabungan daerah otonomo, red) sudah lengkap. Tidak ada lagi alasan menunda menjadi otonomi baru," ucapnya.
La Ode berharap tidak ada politik transaksional dalam kasus Musi Rawas. "Kami tidak ingin daerah menjadi korban," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengacara dan Keluarga Tak Tahu Keberadaan Susno
Redaktur : Tim Redaksi