Mutasi 206 Perwira Polri Tanpa Posisi Kabareskrim Baru, Ada Apa?

Sabtu, 09 November 2019 – 16:30 WIB
Anggota Polri saat mengikuti HUT Bhayangkara Polri ke 73, Jakarta, Rabu (10/7). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyoroti mutasi 206 perwira Polri, yang tanpa menyertakan pengisi posisi Kabareskim baru, sebagai pengganti Jenderal Idham Aziz, yang telah diangkat menjadi Kapolri.

Dia mempertanyakan kenapa sampai saat ini posisi Kabareskrim masih kosong? Padahal posisi ini sangat vital.

BACA JUGA: Mutasi Polri, Sembilan Kapolda dan Enam Wakapolda Diganti

"Mutasi terhadap 206 perwira Polri kemarin sangat menarik untuk dicermati karena ada yang sangat aneh. Yakni, posisi Kabareskrim yang kosong dan sangat vital untuk diisi oleh figur baru justru belum terisi dalam mutasi ini. Ada apa dengan Polri?" ujar Neta, Sabtu (9/11). 

IPW menilai mutasi di tubuh Polri kali ini terlihat sangat aneh. Bagaimana tidak, kata Neta, yang posisinya kosong sekarang ini adalah jabatan Kabareskrim setelah Idham Azis menjadi Kapolri. Lantas, lanjut dia, kenapa  jabatan yang kosong itu belum diisi dalam mutasi ini. "Justru yang dimutasi sejumlah posisi yang sesungguhnya belum begitu mendesak untuk direposisi," jelasnya. 

BACA JUGA: Penentuan Kabareskrim Baru Harus Bebas dari Intervensi Elite

Dari mutasi kali ini, IPW menilai ada empat fenomena yang patut dicermati dalam perkembangan dinamika di tubuh Polri. 

Pertama, kata Neta, adanya tarik menarik yang kuat menyangkut posisi Kabareskrim. 

BACA JUGA: 3 Komjen Polri Terkena Mutasi

Menurutnya, ada indikasi intervensi jalur kekuasaan untuk mendudukkan figur tertentu sebagai Kabareskrim. 

Sementara itu, internal Polri menilai figur tersebut masih sangat junior dan menginginkan tampilnya senior yang menjadi Kabareskrim baru. 

Tarik menarik ini membuat pengisian Kabareskrim yang baru berjalan sangat alot tidak secepat penunjukan pelaksana tugas Kapolri maupun orang nomor satu di Korps Bhayangkara yang baru. 

"Sehingga TR mutasi yang keluar Jumat siang itu tidak bisa menampilkan Kabareskrim baru," ungkapnya.

Kedua, Neta menambahkan, dari mutasi ini terlihat Idham sebagai Kapolri baru mulai menunjukkan kekuatannya dengan menyusun orang-orangnya maupun pendukungnya. 

Menurut dia, penempatan Nico Afinta dan M Fadil yang mendapat pekerjaan bintang dua di staf ahli Kapolri, semakin nyata menunjukkan bintang mereka bakal bersinar terang. "Sehingga diprediksikan dalam waktu dekat keduanya akan segera menjadi Kapolda Sumut dan Kapolda Sulsel," papar Neta. 

Ketiga, lanjut dia, mutasi ini menunjukkan juga secara nyata bahwa "kekuatan lama" di Polri begitu cepat digeser Idham. "Dan figur-figur milik kekuatan lama itu ditempatkan pada posisi posisi yang kurang strategis dan turun kelas."

Sehingga, Neta menambahkan, adanya isu tiga matahari yang sempat menerpa Polri sepertinya bakal lenyap. Sebab,  lewat mutasi ini terlihat kekuatan kekuatan lama tersebut mulai digeser. Kekuatan baru mulai muncul memperkuat posisi. 

Nah, Neta menambahkan apakah pergeseran-pergeseran ini akan membuat Polri makin terkonsolidasi? Publik harus menunggu mutasi-mutasi lanjutan. 

Namun, ungkap Neta, dengan adanya tarik menarik yang kuat menyangkut posisi Kabareskim, menunjukkan 'matahari-matahari' di Polri semakin memperlihatkan pengaruhnya. "Tidak seperti dalam penunjukan plt Kapolri dan Kapolri baru, mereka cenderung landai," kata Neta. 

Keempat, lanjut Neta, selama ini polisi yang menjadi ketua KPK adalah jenderal bintang dua atau inspektur jenderal (irjen) purnawirawan dan itu tidak ada masalah. Tambahnya, kalau sekarang ketua KPK terpilih Firli Bahuri dinaikkan pangkatnya menjadi bintang tiga sebelum menduduki kursi ketua KPK, berarti ada perubahan strategi di tubuh Polri dalam melihat keberadaan lembaga antirasuah tersebut. 

Neta menilai, perubahan strategi itu bisa jadi untuk memperkuat KPK dengan pimpinan jenderal bintang tiga atau komisaris jenderal (komjen). "Sekaligus memperkuat wibawa ketua KPK agar tidak mudah dilecehkan atau dianggap remeh oleh pegawai, maupun Wadah Pegawai KPK."

Jadi, Neta menegaskan, dengan naiknya pangkat ketua KPK menjadi komisaris jenderal (komjen), otomatis keberadaan KPK setara dengan Badan Narkotika Nasional maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang selama ini dipimpin jenderal bintang tiga.

"Dampak lainnya, ketua KPK Komjen Firli berpeluang pula untuk menjadi calon Kapolri pasca-Idham Azis yang akan pensiun pada Januari 2021," pungkas Neta. (boy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler