jpnn.com, JAKARTA - Dengan demikian, proses belajar mengajar daring atau online selama masa pandemi virus corona (covid-19) berjalan lebih lancar.
“Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi pelajar, mahasiswa, dan santri,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Senin (29/6).
BACA JUGA: Ahmad Muzani: Pancasila Sudah Final
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menjelaskan, mutu pendidikan di Indonesia berada dalam ancaman.
Sebab, proses belajar mengajar dari jarak jauh melalui internet mengalami banyak hambatan. Misalnya, ketersediaan alat hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru.
BACA JUGA: Ahmad Muzani Imbau Kader Gerindra Rapatkan Barisan Jelang Pilkada Serentak
“Ini menjadi ancaman bagi kualitas pendidikan kalau ini tidak sukses. Apakah mungkin pemerintah memberi subsidi untuk penggunaan kuota internet. Sebab (pendidikan), ini menjadi penting bagian dari pembangunan sumber daya manusia,” tegas Ahmad.
Dia pun mengingatkan prioritas Presiden Joko Widodo perihal pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
Namun, sambung Muzani, akses pendidikan sebagian anak bangsa mengalami hambatan selama pandemi covid-19.
"Pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan SDM dalam suasana covid ini menjadi terhambat. Sebab, seluruh proses pendidikan berhenti. Tidak ada pembelajaran langsung," jelas Muzani.
Muzani juga mengusulkan adanya pengembangan ponsel nasional sebagai solusi atas keterbatasan warga di pelosok nusantara untuk mengakses internet.
"Pemerintah harus memikirkan HP (ponsel) produksi Indonesia. Ini momentum gimana BUMN bergerak di bidang telekomunikasi untuk konvergensi HP buatan indonesia," jelas Ahmad Muzani.
Selain itu, dia meminta pemerintah menyisihkan anggaran untuk menyediakan layanan rapid test bagi para santri di pondok pesantren.
Dia merujuk pola pembelajaran di pondok pesantren yang memiliki kekhususan karena santri diwajibkan untuk tinggal di tempat tersebut.
“Dipikirkan bagaimana rapid test kesehatan para santri disubsidi pemerintah. Rapid test gratis. Apalagi pemerintah mempunyai kepentingan tes secara acak dan biaya itu dikeluarkan pemerintah,” jelas Muzani. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil