jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, pernyataan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Azis Subekti di sejumlah media yang meyakini dua kader partainya menjadi menteri dalam reshuffle mendatang, tidak etis dan terkesan mendesak Presiden Joko Widodo.
"Pernyataan itu terkesan mendikte hak prerogatif presiden. Apalagi PAN menyampaikan secara terbuka," ujar Tjahjo, Senin (28/12).
BACA JUGA: IPW: Bukan Hanya Warga, Aparat Polisi Juga Brutal
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, sebagai pimpinan partai politik, membangun komunikasi dengan presiden, sah-sah saja. Namun jangan justru membangun rumor yang dapat menganggu stabilitas kerja kabinet.
"Para menteri sebagai pembantu presiden tidak akan terpengaruh dengan pernyataan Ketua DPP PAN tersebut. Semua menteri tetap kerja di bawah arahan presiden dan semua tetap menyerahkan penilaian kinerjanya kepada presiden," ujar Tjahjo.
BACA JUGA: Pesan Menteri Tampan di Peringatan Natal
Tjahjo menegaskan, presiden dan kabinet kerja yang ada, pada prinsipnya ingin tetap berkomitmen membangun komunikasi, dengan pola keselarasan. Yaitu antara lain, dengan membangun keseimbangan dengan seluruh pimpinan partai politik, lembaga tinggi negara, elemen-elemen masyarakat, tokoh-tokoh agama, ada dan tokoh masyarakat.
"Pemerintah terbuka menerima kritik saran masukan dari siapapun untuk membangun bangsa semakin baik. Namun demikian kritis harusnya tidak membabi buta. Tapi kritis yang prinsipnya membangun keselarasan," ujar Tjahjo. (gir/jpnn)
BACA JUGA: MANTAP: 1.169 Prajurit TNI Sukses Menjalankan Misi Perdamaian PBB di Lebanon
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan Umat Tunggu Jokowi di Sini untuk Hadiri Natal Bersama
Redaktur : Tim Redaksi