JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan pemerintah hanya mencari cara yang paling gampang dalam mengatasi persoalan beban anggaran.
Meski dengan menetapkan dua harga BBM bersubsidi, yakni Rp 4500 untuk motor dan angkutan umum, sementara Rp 6500 untuk kendaraan mobil pribadi, cara tersebut tetap dianggap Tjahjo kurang tepat.
Dijelaskan Tjahjo, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Pertama, apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM sama sekali, maka diperkirakan akan ada tambahan belanja subsidi BBM mencapai 6 juta KL atau setara dengan Rp 30 triliun.
Kedua, apabila pemerintah menerapkan dua harga BBM, diperkirakan pemerintah akan mendapatkan dana dari penghematan subsidi BBM senilai Rp 21 triliun.
"Dari perhitungan tersebut di atas, tampak bahwa pilihan politik anggaran pemerintah adalah antara mencari uang Rp 30 triliun atau mendapatkan uang Rp 21 triliun," ucap Tjahjo pada JPNN, Sabtu (20/4).
Untuk pilihan pertama lanjut Tjahjo, yaitu mencari uang Rp 30 triliun, pemerintah sebenarnya bisa melakukan penghematan dan efisiensi belanja-belanja birokrasi dan penghematan-penghematan lainnya.
"Potensi untuk melakukan penghematan tersebut sebenarnya selalu terbuka, karena sudah empat tahun ini total anggaran pemerintah yang tidak terserap mencapai Rp 180 triliun," papar anggota Komisi I DPR ini.
Namun, kata dia, pemerintah lebih memilih yang kedua untuk mendapatkan penghematan Rp 21 triliun. Ini dilakukan dengan cara menambah beban masyarakat pemilik mobil pribadi Rp 2 ribu per liter.
Pemerintah, lanjutnya, beranggapan penambahan beban tersebut terbilang wajar karena pemilik kendaraan roda empat dianggap kalangan yang mampu.
"Apabila pemerintah memilih opsi pemberlakuan dua harga BBM, maka tampak jelas bahwa pemerintah hanya mencari cara yang gampang untuk mendapatkan dana Rp 21 triliun. Pemerintah tidak memilih cara yang membutuhkan kerja keras dalam mencari uang Rp 30 triliun," tegasnya.
Pemerintah, kata dia, juga tidak melakukan upaya serius mencegah penggunaan BBM bersubsidi oleh kalangan industri, penyelundupan, dan upaya konversi BBM ke gas. (chi/jpnn)
Meski dengan menetapkan dua harga BBM bersubsidi, yakni Rp 4500 untuk motor dan angkutan umum, sementara Rp 6500 untuk kendaraan mobil pribadi, cara tersebut tetap dianggap Tjahjo kurang tepat.
Dijelaskan Tjahjo, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Pertama, apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM sama sekali, maka diperkirakan akan ada tambahan belanja subsidi BBM mencapai 6 juta KL atau setara dengan Rp 30 triliun.
Kedua, apabila pemerintah menerapkan dua harga BBM, diperkirakan pemerintah akan mendapatkan dana dari penghematan subsidi BBM senilai Rp 21 triliun.
"Dari perhitungan tersebut di atas, tampak bahwa pilihan politik anggaran pemerintah adalah antara mencari uang Rp 30 triliun atau mendapatkan uang Rp 21 triliun," ucap Tjahjo pada JPNN, Sabtu (20/4).
Untuk pilihan pertama lanjut Tjahjo, yaitu mencari uang Rp 30 triliun, pemerintah sebenarnya bisa melakukan penghematan dan efisiensi belanja-belanja birokrasi dan penghematan-penghematan lainnya.
"Potensi untuk melakukan penghematan tersebut sebenarnya selalu terbuka, karena sudah empat tahun ini total anggaran pemerintah yang tidak terserap mencapai Rp 180 triliun," papar anggota Komisi I DPR ini.
Namun, kata dia, pemerintah lebih memilih yang kedua untuk mendapatkan penghematan Rp 21 triliun. Ini dilakukan dengan cara menambah beban masyarakat pemilik mobil pribadi Rp 2 ribu per liter.
Pemerintah, lanjutnya, beranggapan penambahan beban tersebut terbilang wajar karena pemilik kendaraan roda empat dianggap kalangan yang mampu.
"Apabila pemerintah memilih opsi pemberlakuan dua harga BBM, maka tampak jelas bahwa pemerintah hanya mencari cara yang gampang untuk mendapatkan dana Rp 21 triliun. Pemerintah tidak memilih cara yang membutuhkan kerja keras dalam mencari uang Rp 30 triliun," tegasnya.
Pemerintah, kata dia, juga tidak melakukan upaya serius mencegah penggunaan BBM bersubsidi oleh kalangan industri, penyelundupan, dan upaya konversi BBM ke gas. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga BBM Naik, Jumlah Warga Miskin Jangan Naik
Redaktur : Tim Redaksi