PURWOKERTO - Pascadilakukan uji publik sejak 27 Maret, hingga Jumat (5/4) pekan lalu sudah ada 11 honorer kategori 2 (K2) yang melakukan update data ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banyumas.
Update data yang dilakukan honorer K2 yang masuk dalam daftar nominatif di antaranya perbaikan alamat tempat tinggal atau tanggal lahir.
BKD tidak hanya menerima update data, tetapi juga ada masyarakat yang melakukan sanggahan atau pengaduan terhadap para honorer yang masuk dalam daftar nominatif honorer K2.
"Sekarang sudah ada pengaduan dari masyarakat namun kami rahasiakan pelapornya, sementara untuk jumlah verifikasi data ada 11 orang honorer K2," kata Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai BKD Banyumas, Krish Shinta Indra Kusumawati.
Berdasarkan aturan terkait masa uji publik selama tiga pekan, BKD juga diberi waktu selama 45 hari untuk melakukan proses dan pengolahan data yang dilaporkan oleh masyarakat.
"Waktu BKD melakukan pemeriksaan dan pengolahan kembali data yang dilaporkan oleh masyarakat selama 45 hari, untuk selanjutnya dikirim kembali ke BKN setelah masa uji publik selesai," tutur Krish Shinta.
Terpisah, Kepala UPK Purwojati sekaligus Wakil Kepala PGRI Banyumas, Drs Chafid Muchtar berharap, dengan adanya kesempatan bagi para honorer K2 untuk diangkat menjadi CPNS bisa memenuhi jumlah guru PNS yang masih kurang di beberapa sekolah di wilayah unit kerjanya.
"Semoga mereka yang sekarang berstatus honorer dengan adanya tes CPNS honorer K2, diharapkan dapat diangkat menjadi PNS agar kesejahteraan mereka tercukupi," katanya. (syt/sus)
Update data yang dilakukan honorer K2 yang masuk dalam daftar nominatif di antaranya perbaikan alamat tempat tinggal atau tanggal lahir.
BKD tidak hanya menerima update data, tetapi juga ada masyarakat yang melakukan sanggahan atau pengaduan terhadap para honorer yang masuk dalam daftar nominatif honorer K2.
"Sekarang sudah ada pengaduan dari masyarakat namun kami rahasiakan pelapornya, sementara untuk jumlah verifikasi data ada 11 orang honorer K2," kata Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai BKD Banyumas, Krish Shinta Indra Kusumawati.
Berdasarkan aturan terkait masa uji publik selama tiga pekan, BKD juga diberi waktu selama 45 hari untuk melakukan proses dan pengolahan data yang dilaporkan oleh masyarakat.
"Waktu BKD melakukan pemeriksaan dan pengolahan kembali data yang dilaporkan oleh masyarakat selama 45 hari, untuk selanjutnya dikirim kembali ke BKN setelah masa uji publik selesai," tutur Krish Shinta.
Terpisah, Kepala UPK Purwojati sekaligus Wakil Kepala PGRI Banyumas, Drs Chafid Muchtar berharap, dengan adanya kesempatan bagi para honorer K2 untuk diangkat menjadi CPNS bisa memenuhi jumlah guru PNS yang masih kurang di beberapa sekolah di wilayah unit kerjanya.
"Semoga mereka yang sekarang berstatus honorer dengan adanya tes CPNS honorer K2, diharapkan dapat diangkat menjadi PNS agar kesejahteraan mereka tercukupi," katanya. (syt/sus)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Labuhanbatu Diminta Putus Mata Rantai Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi