JAKARTA - Pimpinan MPR mengadakan rapat internal, Rabu (12/6). Rapat tertutup itu menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya, soal pengganti Ketua MPR, Taufiq Kiemas, akan dibahas dalam Rapat Gabungan fraksi-fraksi dan kelompok anggota pada Senin (17/6).
Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari menyatakan, rapat gabungan itu merupakan rapat yang biasa dilakukan oleh MPR untuk membicarakan hal-hal penting berkaitan dengan MPR. Rapat itu menurut Hajriyanto bersifat konsultasi.
"Adapun agendanya adalah membahas pengisian kekosongan jabatan ketua MPR. Seperti diketahui bahwa meskipun secara legal formal sebagaimana diatur di dalam Peraturan Tata Tertib majelis, pimpinan berhak untuk memproses pengisian kekosongan jabatan ketua MPR itu," kata Hajriyanto di DPR, Jakarta, Rabu (12/6).
Menurut Hajriyanto, demi mendapatkan dukungan dan legitimasi politik yang kuat maka diperlukan rapat gabungan. "Oleh karena kenyataannya tidak seluruh fraksi terwakili dalam unsur pimpinan," terangnya.
Waktu ditetapkan tanggal 17 Juni 2013 itu, lanjut Hajriyanto, juga merupakan kesepakatan awal pimpinan, bahwa baru akan membicarakan pengisian kekosongan jabatan Ketua MPR pada minggu kedua.
Karena pimpinan MPR memadang bahwa minggu pertama itu merupakan masa yang masih berduka. "Tidak elok kita membicarakan persoalan pergantian jabatan itu. Maka dilakukan pada minggu kedua, setelah almarhum tidak ada," ucapnya.
Ketua DPP Partai Golkar itu menyatakan, dalam rapat pimpinan MPR Rabu (12/6) juga diputuskan tidak akan mengangkat pelaksana tugas atas posisi kursi kosong yang ditinggalkan Taufiq.
Kepemimpinan MPR akan dilaksanakan secara kolektif kolegial sampai dengannya ditetapkannya ketua MPR yang baru. "Meskipun setelah ada ketua MPR yang baru, format kepemimpinan kolektif kolegial itu tetap dilaksanakan," pungkasnya. (gil/jpnn)
Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari menyatakan, rapat gabungan itu merupakan rapat yang biasa dilakukan oleh MPR untuk membicarakan hal-hal penting berkaitan dengan MPR. Rapat itu menurut Hajriyanto bersifat konsultasi.
"Adapun agendanya adalah membahas pengisian kekosongan jabatan ketua MPR. Seperti diketahui bahwa meskipun secara legal formal sebagaimana diatur di dalam Peraturan Tata Tertib majelis, pimpinan berhak untuk memproses pengisian kekosongan jabatan ketua MPR itu," kata Hajriyanto di DPR, Jakarta, Rabu (12/6).
Menurut Hajriyanto, demi mendapatkan dukungan dan legitimasi politik yang kuat maka diperlukan rapat gabungan. "Oleh karena kenyataannya tidak seluruh fraksi terwakili dalam unsur pimpinan," terangnya.
Waktu ditetapkan tanggal 17 Juni 2013 itu, lanjut Hajriyanto, juga merupakan kesepakatan awal pimpinan, bahwa baru akan membicarakan pengisian kekosongan jabatan Ketua MPR pada minggu kedua.
Karena pimpinan MPR memadang bahwa minggu pertama itu merupakan masa yang masih berduka. "Tidak elok kita membicarakan persoalan pergantian jabatan itu. Maka dilakukan pada minggu kedua, setelah almarhum tidak ada," ucapnya.
Ketua DPP Partai Golkar itu menyatakan, dalam rapat pimpinan MPR Rabu (12/6) juga diputuskan tidak akan mengangkat pelaksana tugas atas posisi kursi kosong yang ditinggalkan Taufiq.
Kepemimpinan MPR akan dilaksanakan secara kolektif kolegial sampai dengannya ditetapkannya ketua MPR yang baru. "Meskipun setelah ada ketua MPR yang baru, format kepemimpinan kolektif kolegial itu tetap dilaksanakan," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Kronologis Aksi Suap Kuota Daging Sapi
Redaktur : Tim Redaksi