jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan meminta pemerintah harus bertanggung jawab atas kesimpulan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan lalu. Pasalnya, berdasarkan kesimpulan rapat itu, kini terbidana diizinkan ikut pilkada sebagai calon.
"Pemerintah harus bertanggung jawab atas kesimpulan rapat konsultasi yang mengizinkan terpidana mencalonkan diri di pilkada. Kalau tidak mau tanggung jawab, artinya ada permufakatan jahat atau setidaknya 'pembiaran' tindak pidana," kata Arteria, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (13/9).
BACA JUGA: Bos PDIP Sudah Ketemu Prabowo, Sosok Ini Yang Diusung
Untuk memastikan pihak mana yang ngotot agar terpidana diizinkan ikut pilkada, Arteria mendesak agar semua rekaman rapat diputar kembali. "Jelas kok, siapa yang ambil inisiatif, arahnya kemana dan ditujukan untuk apa dan kepada siapa?" ujar dia.
Bahkan anggota Komisi II DPR RI ini menyebut penggagas yang membolehkan terpidana ikut pilkada sudah melawan logika. "Ada yang ngotot banget bahkan melawan logika dengan mengatakan bahwa seseorang yang dihukum sepanjang tidak dipenjara badan itu bukan terpidana. Ada juga alasan hak asasi manusia, keadilan dan tidak logis, mencederai akal sehat dan miskin nurani," tegas Arteria.
BACA JUGA: PAN Berharap Koalisi Kekeluargaan Sudi Pertimbangkan Rizal Ramli
Belum lagi ujarnya ada pula pihak yang kelewat progresif, tanpa persetujuan rapat internal memaksakan rapat dihari Jumat (9/9). "Padahal Fraksi PDIP sudah menyatakan tidak bisa hadir. Tapi rapat tetap dilaksanakan," ungkapnya.
Hebatnya lagi, lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur VI itu, ada indikasi kuat kesimpulan tersebut sebenarnya tidak dibuat dalam forum yang representatif dan kuorum. Yakni dalam pembicaraan di ruang makan Komisi II ketika para peserta rapat sedang beristirahat.
BACA JUGA: Masih Sewot, Pendukung Bang Idrus Ancam HNW Cs
"Terbukti, pada akhir rapat, kesimpulan pun tidak diumumkan dan dibacakan kembali. Hebat, semua dibuat ala koboi, tanpa mengindahkan prosesur dan ketentuan UU. Saya minta ini diusut tuntas, biar tidak ada lagi arogansi kekuasaan. Baru dikasi pegang palu komisi saja sudah buat republik heboh," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat: 82 Persen Warga DKI Pilih Calon Alternatif
Redaktur : Tim Redaksi