JAKARTA--Mantan Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Hasanuddin Massaile mengimbau agar pemerintah memisahkan penjara atau lembaga pemasyarakatan khusus untuk koruptor.
Jika disatukan dengan napi kasus kejahatan lainnya, kata dia, akan menimbulkan kesenjangan sosial.
"Kalau napi korupsi digabung satu lapas akan terjadi perbedaan perlakukan, karena mereka punya alat untuk menggoda (uang). Maka menjadi tidak adil sehingga berpotensi terjadi pemberontakan," kata Hasanuddin dalam diskusi bertajuk "Gelap Mata di Tanjung Gusta" di Jakarta, Sabtu, (13/7).
Sikap memberontak juga dipicu mencoloknya perbedaan perlakuan pada napi koruptor dibanding napi lain.
"Di Cipinang itu ada tapi masih campur dalam satu areal sehingga masih bisa terbuka. Artinya 24 jam perbedaan itu terasa dan terus dipicu," sambungnya.
Hasanuddin mengimbau untuk Lapas Tanjung Gusta, sebaiknya napi koruptor segera dipindah ke Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. (flo/jpnn)
Jika disatukan dengan napi kasus kejahatan lainnya, kata dia, akan menimbulkan kesenjangan sosial.
"Kalau napi korupsi digabung satu lapas akan terjadi perbedaan perlakukan, karena mereka punya alat untuk menggoda (uang). Maka menjadi tidak adil sehingga berpotensi terjadi pemberontakan," kata Hasanuddin dalam diskusi bertajuk "Gelap Mata di Tanjung Gusta" di Jakarta, Sabtu, (13/7).
Sikap memberontak juga dipicu mencoloknya perbedaan perlakuan pada napi koruptor dibanding napi lain.
"Di Cipinang itu ada tapi masih campur dalam satu areal sehingga masih bisa terbuka. Artinya 24 jam perbedaan itu terasa dan terus dipicu," sambungnya.
Hasanuddin mengimbau untuk Lapas Tanjung Gusta, sebaiknya napi koruptor segera dipindah ke Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Napi yang Kabur Tak Akan Dihukum Lagi
Redaktur : Tim Redaksi