jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyesalkan sikap Partai NasDem yang tidak merasa bersalah terkait pidato kadernya, Victor Laiskodat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dianggap menebar provokasi dan kebencian.
Menurut Fadli, Partai Nasdem selain tidak sedikit pun merasa bersalah dan menyesal, justru membela pidato Victor yang sudah jelas-jelas menimbulkan fitnah, adu domba dan kesalahpahaman meluas di masyarakat.
BACA JUGA: Victor Laiskodat Harus Dipecat!
"Sikap yang merugikan diri sendiri," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/8).
Wakil ketua DPR itu pun mengaku tidak bisa menerima pembelaan dari NasDem yang menyebut rekaman pidato Victor sudah diedit. Menurut Fadli, kalau alasannya cuma masalah video yang diedit-edit maka hal itu sama seperti alasan yang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat terjerat kasus penodaan agama.
BACA JUGA: Anggap Victor Tebar Kebencian, PKS Resmi Lapor Bareskrim
"Ahok juga argumentasinya seperti begitu, (video) tidak utuh. Sama persis argumentasinya seperti Ahok dulu," tegasnya.
Fadli menegaskan, justru ucapan Victor dalam video pendek itu sudah tidak perlu diinterpretasikan lagi. Bahkan, kata Fadli, tidak perlu ahli bahasa untuk memahami tuduhan Victor.
BACA JUGA: Wakapolri Sudah Menyimak Pidato Victor Laiskodat, Begini Komentarnya
Menurut Fadli, ucapan Victor sudah jelas merupakan ujaran yang mengandung provokasi berbahaya dan memecah belah NKRI. “Ini adalah sikap menantang tidak hanya kepada parpol-parpol yang dituduh tapi juga kepada umat Islam," paparnya.
Fadli pun mengharapkan aparat kepolisian segera melakukan tindakan berdasarkan laporan yang sudah diajukan masyarakat. Sebab, jangan sampai laporan itu tidak ditindaklanjuti atau diulur-ulur.
Lebih lanjut Fadli menegaskan, setiap warga negara punya posisi yang sama di depan hukum dan pemerintahan. "Dan wajib menjalankan hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya," ujar dia.
Seperti diketahui, Victor dalam pidatonya di NTT mengajak warga tak mencoblos partai-partai ataupun calon kepala daerah yang menentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas. Victor menyebut partai penolak Perppu Ormas, yakni Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN merupakan pendukung khilafah.
“Mengerti negara khilafah? Semua wajib salat,” ujar Victor.
Menurutnya, negara khilafah tidak memberi tempat bagi perbedaan. “Semua harus salat,” tegasnya dalam video pendek yang kini viral.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Disamakan dengan PKI, Gubernur Kalbar Pengin Tonjok Arief Poyuono
Redaktur & Reporter : Boy