"NasDem sampai saat ini tetap mendukung pelaksanaan pemilukada secara langsung sebagai pilihan terbaik,” katanya, kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/9). Jeffrie menegaskan, NasDem menghormati usulan dan ajakan ulama tersebut, mengingat banyak konsekuensi negatif dari pemilukadalangsung. Terutama, lanjut dia, karena memakan biaya politik yang banyak dan menciptakan konflik sosial.
Namun, tegas Jeffrie, pemilukada langsung merupakan pilihan tepat karena asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) tercakup dan merepresentasikan pilihan rill dari rakyat sendiri. Ia menambahkan, jika ada efek negatif, hal tersebut terjadi karena pemahaman politik warga dan peserta pemilukada masih mementingkan ego sektoral.
Untuk itu, lanjutnya, pendidikan politik masih diperlukan agar warga dan peserta cerdas. “Yang perlu diperbaiki adalah kedewasaan partai, peserta dan rakyat dalam berpolitik," katanya.
Sedangkan Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, secara kasat mata memang mudah menganggap pemilukada langsung merusak. Itu dibuktikan dengan tersegmentasinya warga karena dukungan ke salah satu calon, sering muncul anarki dan marak politik uang.
Namun menurutnya, Pemilukada langsung merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan masyarakat madani. "Ada kesempatan, partisipasi dan kesepakatan bersama di sana. Itulah yang membedakannya dengan pemilihan melalui DPRD," kata Ray.
Seperti diketahui, usulan agar Pemilukada langsung dihentikan muncul dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Cirebon. Munas merekomendasikan kepada pemerintah menghentikan Pemilukada langsung karena lebih banyak ruginya dibanding manfaatnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKB Siap Kawal Hasil Munas NU
Redaktur : Tim Redaksi