jpnn.com - JUTAAN guru honorer masih belum memperoleh penghasilan atau gaji yang layak. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memperjuangkan supaya guru honorer itu mendapatkan gaji minimal setara dengan upah minimum kabupaten atau kota. Mereka telah melayangkan surat permintaan itu langsung ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua Umum PGRI Sulistyo mengatakan, saat ini baru DKI Jakarta saja yang memiliki komitmen memberikan gaji guru honorer minimal setara dengan upah minimum provinsi (UMP). "Komitmen ini sudah disampaikan lagsung Gubernur Jokowi (Joko Widodo, red). Dan sepertinya bakal dijalankan," katanya kemarin. Sulistyo mengatakan komitmen Gubernur DKI akan memberikan gaji guru honorer sebesar Rp 2,4 juta per bulan.
BACA JUGA: Indonesia Raih Emas Olimpiade Matematika Dunia
Sulistyo berharap langkah DKI Jakarta ini diikuti daerah-daerah lain. Seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang memiliki jumlah guru honorer cukup besar. Dia menuturkan gaji guru honorer saat ini sangat memprihatinkan. Penghasilan resmi yang diberikan pemerintah melalui tunjangan fungsional guru tidak tetap (GTT) hanya antara Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan.
"Kita tahun BBM baru saja naik, tetapi tunjangan fungsional guru honorer tetap. Tentu memprihatinkan," kata pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dari Provinsi Jawa Tengah itu.
BACA JUGA: Siapkan Pedoman Pendidikan Reproduksi bagi Anak Tunagrahita
Sulistyo mengatakan pemberlakukan gaji guru honorer setara dengan upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota tidak serta merta harus seratus persen. Dia mengatakan upaya itu bisa dijalankan bertahap. "Yang penting komitmennya," ujar dia.
Pihak PGRI mengusulkan skema baru pemberian tunjangan fungsional guru swasta kepada Presiden. Tahapannya adalah pada 2014 minimal tunjangan fungsional guru honorer sebesar Rp 500 ribu per bulan. Tahun berikutnya naik menjadi Rp 750 ribu per bulan. Lalu pada 2016 naik menjadi Rp 1 juta per bulan. Baru pada 2017 nanti tunjangan guru non PNS setara dengan upah minimum regional. "Setelah itu pada 2018 tunjangan guru honorer lebih besar dari UMR," jelas Sulistyo.
BACA JUGA: Sarjana Teknik, MIPA, dan Agrikultur Langsung Dapat Beasiswa S2
Dia mengatakan PGRI akan mengawal penganggaran gaji guru secara umum di postur Rancangan APBN 2014. Dia mengatakan saat ini RAPBN 2014 sedang dalam pembahasan di internal pemerintah. "Informasi yang saya terima, porsi untuk gaji dan tunjangan guru di APBN mencapai 50 persen," papar Sulistyo.
Selain urusan tunjangan, Sulistyo juga menyangkan data pemerintah terhadap keberadaan guru honorer masih lemah. Dia menuturkan saat ini Kementerina Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum memiliki data akurat jumlah guru honorer di Indonesia. "Dulu Kemendikbud pernah bertekad membentuk satgas (satuan tugas) pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjanjikan pengangkatan guru honorer dan guru bantu menjadi PNS akan dipercepat. Dikatakan, sejak 2004 Ibu Negara Ani Yudhoyono sudah menerima ribuan pesan pendek dari guru honorer yang meminta diangkat menjadi PNS. Ada yang marah, setengah marah, bahkan ada yang marah sekali karena lama tidak diangkat menjadi PNS.
"Saya lihat guru honorer belum diangkat. Maka saya buat kebijakan jutaan guru harus diangkat," katanya.
Presiden SBY menyesalkan masih banyaknya masalah dan kendala pada proses pengangkatan guru. ”Daerah harus menghitung secara cermat jumlah guru yang mau diangkat agar tidak ada guru yang dirugikan,” tuturnya.
Bahkan, saat ini, presiden sudah memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendagri, Kemenpan dan RB, Kemenag dan Sesneg untuk membantu proses percepatan pengangkatan guru honorer tersebut. ”Menteri-menteri harus mengundang gubernur seIndonesia untuk cari solusi dan memecahkan masalah guru bantu dan honorer yang belum diangkat," jelasnya.
Bagaimana dengan Pemprov DKI Jakarta? Salah satu solusi sementara yang dilakukan adalah dengan memberikan Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada para guru honorer. ”KJS diberikan sebagai pengganti tunjangan kesehatan," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, DKI Jakarta memiliki 11.751 guru honorer dan 5.757 guru bantu. Guru honorer di sekolah negeri mendapat uang transportasi Rp 400 ribu per bulan dari APBD. Sementara guru bantu mendapat tambahan uang transportasi Rp 550 ribu per bulan dari APBD dan Rp 1 juta per bulan dari APBN.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pemberian KJS bagi guru honorer itu bukan rencana dadakan, melainkan sudah terprogram pada saat merancang program Kartu Jakarta Sehat. (rul/wok)
Nasib Guru Honorer
- Yang tercatat pemerintah pusat : sekitar 650 ribu
- Yang belum tercatat (di daerah) : sekitar 400 ribu
- Rata-rata pendapatan saat ini : Rp 250-300 ribu/bulan
- Usul PGRI untuk 2014 : Minimal Rp 500 ribu/bulan
- Usul PGRI untuk 2015 : Minimal Rp 750 ribu/bulan
- Usul PGRI untuk 2016 : Minimal Rp 1 juta/bulan
- Usul PGRI untuk 2017 : Setara UMR
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratusan Guru Dites Urine
Redaktur : Tim Redaksi