JAKARTA—Ketidakjelasan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisidi masih dipertanyakan sejumlah pihak. Apalagi partai yang berada dalam Setgab partai koalisi pemerintah ini tidak satu suara.
Sejumlah kadernya menolak kenaikan harga BBM, sedangkan para petingginya memilih tetap mendukung pemerintah menjalankan rencana itu.
Menurut Mensesneg Sudi Silalahi, perwakilan PKS bulan lalu sudah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Saat itu, sejumlah petinggi PKS mengaku mendukung program kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karena itu, Sudi mempertanyakan sikap berbeda yang ditunjukkan PKS di luar pertemuan tersebut.
“Saya sendiri mendampingi Presiden ketika Majelis Syuronya (PKS) yang didampingi Mensos (Salim Segaf Al Jufri) datang dan menyampaikan dukungannya kepada kebijakan Presiden. Kenyataan seperti ini ya kita bisa lihat sendiri,” tutur Sudi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, (13/6).
Meski begitu, tutur Sudi, pemerintah tidak mau banyak berkomentar terhadap sikap PKS yang terkesan plin-plan itu. Sudi mempersilakan masyarakat yang menilai sendiri sikap PKS. Terpenting, kata Sudi, pemerintah tetap jalankan rencana kenaikan harga BBM itu.
“Kita serahkan saja kepada rakyat untuk menilainya. Nah sekarang ketika subsidi akan dialihkan kepada rakyat yang memerlukan, yang kurang mampu, kok ada yang tidak setuju. Kan aneh,” paparnya.
Sudi juga membantah isu yang beredar bahwa pihak Istana Negara mengutus perwakilan untuk meminta PKS mundur dari Setgab. Menurutnya nasib PKS ditentukan bersama-sama parpol lainnya di Setgab, bukan dari Istana Negara.
“Sejauh ini tidak ada. Kami berkomunikasi waktu itu dengan Pak Salim tidak ada pernah kalimat itu. Kalau menunggu surat resmi dari Presiden, barangkali memang itu yang mereka harapkan. Tapi saya kira Presiden tidak akan. Tentu menyerahkan sikap itu kepada parpol yang ada di koalisi,” tandas Sudi. (flo/jpnn)
Sejumlah kadernya menolak kenaikan harga BBM, sedangkan para petingginya memilih tetap mendukung pemerintah menjalankan rencana itu.
Menurut Mensesneg Sudi Silalahi, perwakilan PKS bulan lalu sudah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Saat itu, sejumlah petinggi PKS mengaku mendukung program kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karena itu, Sudi mempertanyakan sikap berbeda yang ditunjukkan PKS di luar pertemuan tersebut.
“Saya sendiri mendampingi Presiden ketika Majelis Syuronya (PKS) yang didampingi Mensos (Salim Segaf Al Jufri) datang dan menyampaikan dukungannya kepada kebijakan Presiden. Kenyataan seperti ini ya kita bisa lihat sendiri,” tutur Sudi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, (13/6).
Meski begitu, tutur Sudi, pemerintah tidak mau banyak berkomentar terhadap sikap PKS yang terkesan plin-plan itu. Sudi mempersilakan masyarakat yang menilai sendiri sikap PKS. Terpenting, kata Sudi, pemerintah tetap jalankan rencana kenaikan harga BBM itu.
“Kita serahkan saja kepada rakyat untuk menilainya. Nah sekarang ketika subsidi akan dialihkan kepada rakyat yang memerlukan, yang kurang mampu, kok ada yang tidak setuju. Kan aneh,” paparnya.
Sudi juga membantah isu yang beredar bahwa pihak Istana Negara mengutus perwakilan untuk meminta PKS mundur dari Setgab. Menurutnya nasib PKS ditentukan bersama-sama parpol lainnya di Setgab, bukan dari Istana Negara.
“Sejauh ini tidak ada. Kami berkomunikasi waktu itu dengan Pak Salim tidak ada pernah kalimat itu. Kalau menunggu surat resmi dari Presiden, barangkali memang itu yang mereka harapkan. Tapi saya kira Presiden tidak akan. Tentu menyerahkan sikap itu kepada parpol yang ada di koalisi,” tandas Sudi. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambangi KPK, Hatta Rajasa Ngaku Rakor
Redaktur : Tim Redaksi