jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi minta Gubernur Anies Baswedan melanjutkan program normalisasi kali yang kini terhenti. Menurutnya, penuntasan program tersebut tidak boleh ditunda-tunda lagi, jika ingin Jakarta terhindar dari banjir.
Selain itu, sistem buka tutup air juga harus dilakukan dengan baik. "Saya tadi melihat di Gunung Sahari ada satu pompa yang kebetulan buat nyedot air keluar itu artinya enggak siap padahal itu produk tahun 2019 bulan 11," ujarnya, Sabtu (3/1).
BACA JUGA: Anak Buah Anies Baswedan Minta Warga Tangkap Hujan Agar Tidak Banjir
"Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya dipersiapkan menjelang hujan jangan sampai pekerjaan seperti ini gedebak-gedebuk," sambungnya.
Lebih lanjut, Prasetio mengaku tidak memahami konsep naturalisasi yang digagas Anies. Pasalnya, berbeda dengan yang diterapkan di tempat-tempat lain.
BACA JUGA: Anies Mengurus Jakarta Saja Tak Beres, Apalagi Negara
"Kalau Singapura naturalisasi itu memang beda konteks dengan tanahnya atau apanya, kalau di sini kan ya harus normalisasi. Harus ada kali yang besar harus ada jalan kiri kanan," ujarnya.
Politikus PDIP itu pun menegaskan, Pemprov DKI memiliki anggaran untuk menyelesaikan masalah banjir dan macet di Jakarta. Dirinya kemudian menyoroti anggaran penyelesaian banjir yang diefisiensi oleh Pemprov DKI.
BACA JUGA: Banjir Jakarta, Gubernur Anies Dipaksa Batalkan Formula E 2020
"Saya juga melihat penambahan kemarin biaya banjir diefisiensi sebetulnya juga enggak betul ini. Makanya di sini saya minta sekali lagi kepada teman-teman eksekutif konsentrasi bagaimana ini banjir masih panjang kita melihat di kelurahan Gunung Sahari Utara masih terendam seperti ini," tegasnya.
Dihubungi terpisah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, konsep naturalisasi Anies belum bisa dibuktikan secara teknis. Bahkan, menurutnya, pemerintah pusat juga bingung dengan konsep tersebut.
"Persoalan Pak Anies ini cara mengatasi banjirnya. Ini kan terkait persoalan pilihan. Tapi konsep Pak Anies yang naturalisasi ini kan belum pernah diuji coba tentang konsep itu di mana dan kapan pernah dilakukan," kata Yayat.
Dia menilai, baik normalisasi maupun naturalisasi tetap harus melakukan pembebasan tanah. Hal itu yang harus segera diselesaikan oleh Anies.
"Dan itu perlu dukungan dari Pak Gubernur. Nah, mau enggak Pak Gubernur menjalankan konsep itu? Yang penting bagaimana konsep ini bisa dilihat secara teknis. Kan orang belum pernah coba apakah ini (naturalisasi) merupakan sebuah model yang pernah dijalankan," ujar dia. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil