jpnn.com - JAKARTA - Keputusan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk membagi hampir separuh kursi menteri untuk kader partai politik (profesional), dinilai sebagai pengingkaran terhadap janji kampanye.
Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan pilihan Jokowi untuk bagi-bagi jabatan telah melukai hati pendukungnya.
BACA JUGA: Dua Pengajar ITB Diperiksa KPK terkait Kasus e-KTP
"Kemarin saat kampanye, Jokowi keras mengatakan tidak akan bagi-bagi kursi. Jokowi berjanji akan membentuk kabinet tanpa mempertimbangkan pertimbangan politik seperti komposisi partai. Sekarang itu terbukti hanya janji manis saat kampanye," ujar Jajat di Jakarta, Selasa (16/9).
Keputusan Jokowi untuk melanggar berbagai janji kampanyenya, di antaranya dukungan untuk meningkatkan harga BBM, pembagian kursi kepada kader partai politik pengusung Jokowi-JK, pemberian mandat kepada Hendropriyono untuk menjadi penasehat Tim Transisi walau pernah berjanji akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM telah menggerus dukungan masyarakat terhadap Jokowi.
BACA JUGA: Dipecat PAN, Wanda Hamidah Banjir Dukungan
Kemudian, membungkuknya Jokowi saat pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan keputusan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menerima pimpinan Partai Komunis Tiongkok di Balaikota. Hal ini memberikan pukulan telak terhadap elektabilitas Jokowi-JK.
"Jika Pemilu diadakan hari ini, saya yakin Jokowi-JK hanya akan mendapatkan 20 sampai dengan 25 persen suara melawan Prabowo-Hatta. Sudah terlalu banyak janji kampanye Jokowi yang ia langgar," tutup Jajat. (rmo/jpnn)
BACA JUGA: TNI Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Terjun Payung Militer
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendaftaran CPNS Setjen KPU dan KY Diperpanjang
Redaktur : Tim Redaksi