jpnn.com, JAKARTA - Nasional Corruption Watch (NCW) menilai pemerintah harus menahan diri terkait realisasi proyek Rempang Eco-City.
NCW meminta pemerintah tidak memaksakan proyek berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan.
BACA JUGA: Rusak Iklim Investasi, Konflik di Rempang Harus Jadi Pelajaran
Ketua Umum Nasional Corruption Watch, Hanifa Sutrisna mengatakan relokasi proyek Rempang Eco-City perlu ditunda setidaknya hingga rampungnya Pemilihan Umum pada Februari 2024 mendatang.
Sebab, proyek tersebut berpotensi memantik konflik sosial yang serius bagi stabilitas keamanan dalam negeri.
BACA JUGA: Dari 900 KK, Pemerintah Klaim 300 KK di Pulau Rempang Sudah Rela Direlokasi
“Pak Jokowi masih ada waktu hingga Oktober 2024 untuk merealisasikan PSN di Pulau Rempang itu kok, kenapa harus dipaksakan sebelum Pemilu? Rakyat rindu sosok Jokowi yang peduli dengan jeritan rakyat kelas bawah," ujar Hanifa di Sekretariat DPP NCW, Jakarta.
Hanifa mengingatkan proyek itu tidak perlu dipaksakan sehingga rakyat jadi bergejolak.
BACA JUGA: Investasi Xinyi Glass di Rempang Bakal Menghidupkan UMKM
Jangan sampai, kata dia, konflik menjadi lebih besar lagi,
"Lebih ekstrem lagi bisa memicu perlawanan rakyat dan bisa ditiru oleh daerah lain. Bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang ingin tidak kondusifnya situasi menjelang Pemilu 2024.” tambahnya.
Di samping itu, Hanif menyoroti berbagai potensi korupsi yang dapat terjadi dari Proyek Rempang Eco-City mulai dari jalannya kesepakatan investasi tersebut hingga pembebasan lahan milik warga.
“Pengaduan masyarakat mengatakan bahwa tidak semua dari lahan-lahan yang diganti itu benar-benar diganti dengan layak ” ungkapnya.
NCW juga mendapati bahwa ada oknum-oknum yang mendatangi masyarakat, membujuk untuk menerima relokasi dan menawarkan lokasi rumah yang strategis namun meminta sejumlah biaya untuk mendapatkan rumah lebih cepat.
"Lebih bagus lokasinya dan lain-lain. “Ada oknum yang bermain di situ," ujarnya.
Lebih lanjut, Hanifa turut menyinggung kesan proyek Rempang Eco-City yang begitu dipaksakan sebelum pilpres.
Hanifa mengingatkan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang berasal dari aktivis jalanan seharusnya lebih peka dan sensitif terhadap jeritan rakyat kecil, bukannya lebih memihak kepada pengusaha.
"Relokasi masyarakat Rempang yang dipaksakan menimbulkan dugaan bahwa hal tersebut harus dilakukan agar pencairan anggaran dari investor dapat direalisasikan.
Jika proyek Rempang Eco-City ini terus dipaksakan rampung sebelum Pilpres 2024 akan muncul pandangan di masyarakat bahwa proyek itu dipakai untuk pembiayaan menghadapi pesta demokrasi.
“Jangan sampai kami, rakyat melihat bahwa pemaksaan dilaksanakannya Rempang Eco City ini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk pilpres,” tegas Hanifa.(mcr10/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul