"Tidak saja abai, malah ikut melanggar hak-hak hidup masyarakat adat dengan cara memberikan izin kepada pengusaha untuk menguasai lahan milik masyarakat adat yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka," kata Berry Nahdian, di press room DPR, Senayan Jakarta, Senin (9/1).
:TERKAIT Ditegaskannya, melalui perpanjangan birokrasi negara di hampir seluruh kabupaten di Indonesia, pemerintah daerah dalam kenyataannya menjadi bagian dari pelaku perampasan hak-hak hidup masyarakat adat.
Tragedi di Bima misalnya, menurut Berry sesungguhnya tidak ada bentrok antara aparat keamanan dengan dengan masyarakat adat. "Investigasi Walhi di Bima menemukan fakta Yang terjadi itu sesungguhnya penembakan terhadap masyarakat adat oleh aparat keamanan untuk membela kepentingan pengusaha. Kejadian serupa juga berlangsung di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan. Motifnya sama, membela kepentingan pengusaha dan menggusur masyarakat adat," ujar Berry.
Selain itu, Walhi juga menemukan sejumlah fakta tentang adanya upaya adu-domba antara masyarakat adat dengan masyarakat tambang di sekitar Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Politik adu-domba yang dilancarkan pengusaha itu sangat biadap karena sering terjadi aksi swepping masyarakat sekitar lokasi tambang terhadap masyarakat adat. Sementara pengusaha setempat berpenampilan seolah-olah tidak tahu-menahu dengan aksi swepping itu," tegasnya.
Karena sudah terjadi penyalahgunaan alat keamanan negara dalam hal ini kepolisian yang berpihak kepada pengusaha, Walhi menyarankan agar posisi Polri dievaluasi mulai dari jajaran tertinggi hingga yang terendah. "Termasuk mengevaluasi kinerja Kapolri," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daya Serap Anggaran tak Optimal, Pengangguran Bertambah
Redaktur : Tim Redaksi