Kistoro mengakui, dari wacana yang bergulir, subsidi untuk nelayan akan tetap diberikan. Namun, ia masih mempertanyakan implementasi dari pemberian subsidi tersebut. Sebagai ilustrasi, selama ini para nelayan masih sulit mendapatkan BBM bersubsidi, khususnya nelayan yang berada di pulau-pulau atau yang jauh dari SPDN (solar packed dealer nelayan).
Sebagai contoh di Kapuas Hulu. Nelayan masih membeli solar dengan harga di atas harga subsidi yaitu sekitar Rp8000 hingga Rp9000 per liter. Begitu pula dengan nelayan yang ada di pulau-pulau seperti Pulau Maya, Tanjung Satai dan lain-lain. Nelayan seringkali harus membeli BBM lebih mahal.
"Untuk nelayan yang di pesisir pantai, kondisinya lebih mendingan," ujarnya. Kebijakan subsidi yang selama ini diberikan pemerintah sebagian masih tidak dinikmati oleh nelayan. Jika harga BBM dinaikkan lagi, menurutnya ada banyak konsekuensi yang akan ditanggung nelayan.
Kenaikan harga BBM akan mendongkrak harga barang lain. Sementara, nelayan kesulitan untuk menyesuaikan harga ikan. "Tidak mudah menaikkan harga ikan. Konsumen tetap minta harga murah dan mutunya bagus," katanya. Belum lagi jika mempertimbangkan kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga menyulitkan nelayan.
Bukankah ada wacana pemberian bantuan langsung bagi kelompok masyarakat tertentu sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM? Kistoro tidak memungkiri hal itu. "Kita belum tahu implementasinya seperti apa. Siapa yang nanti akan dapat bantuan langsung tersebut," ujarnya. Sebab, ketika musim gelombang tinggi beberapa waktu lalu, banyak nelayan yang tidak dapat melaut. Namun, hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan pemerintah (raskin).
Jika pemerintah ingin tetap menaikkan harga BBM, Kistoro berharap ada kebijakan subsidi yang lebih besar untuk para nelayan dibandingkan dengan masyarakat umum. Hal ini dinilai akan sangat membantu. Apalagi jika mengingat sebagian besar nelayan Kalbar adalah kategori nelayan kecil. "Sekitar 85 persen nelayan kita adalah nelayan gurem dengan kapal kurang dari 30 GT, bahkan kurang dari 5 GT," ungkapnya.
Saat ini jumlah nelayan yang terdata oleh HNSI Kalbar berkisar antara 40 ribu hingga 70 ribu. Itu tidak hanya nelayan di laut tetapi juga termasuk nelayan sungai dan danau. Kistoro juga berharap kenaikan harga BBM dapat diimbangi dengan kemudahan untuk mendapatkan BBM. Jangan sampai harga meningkat tetapi BBM sulit diperoleh.
Sales Representative BBM Retail Pertamina Kalimantan Barat, John Haidir mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi resmi terkait rencana kenaikan harga BBM. Namun, pihaknya siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat seandainya kebijakan itu jadi direalisasikan.
"Kita siap saja. Kapan saja pemerintah menginstruksikan kenaikan BBM, kita siap melaksanakan," ujarnya. Di seluruh Kalbar, saat ini terdapat 81 unit SPBU yang sudah beroperasi dan siap melayani masyarakat. Selain itu, ada 5 unit SPBU lain yang sedang dalam proses pembangunan. (ron/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Enam Imigran Gelap Diamankan
Redaktur : Tim Redaksi