jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyuarakan perbaikan infrastruktur transportasi di Provinsi Maluku.
Perbaikan itu antara lain pemindahan dermaga ferry Wailei ke Telaga Kambelu dan pengerjaan lanjutan dari Terminal A di Provinsi Maluku.
BACA JUGA: Catatan Ketua MPR RI: Berproses Mewujudkan Kekebalan Komunitas
“Dalam konteks kebangsaan, tidak boleh ada daerah yang terpinggirkan atau tertinggal dari daerah-daerah lainnya. Kita harus maju bersama. Oleh karena itu, kebutuhan dan permintaan yang disampaikan masyarakat di wilayah manapun, kalau memang jelas dibutuhkan, kita harus suarakan dan perjuangkan,” kata Neng Eeem yang juga anggota Komisi V DPR dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (25/1/2021).
Neng Eem mengungkapkan, dalam kunjungannya ke Provinsi Maluku beberapa waktu lalu, ada dua permintaan yang disampaikan masyarakat terkait infrastruktur transportasi. Pertama, pemindahan dermaga ferry Wailei ke Telaga Kambelu yang berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku. Kedua, pengerjaan lanjutan dari Terminal A yang berlokasi di Provinsi Maluku.
BACA JUGA: Catatan Ketua MPR RI: Vaksinasi di Tengah Ancaman dari Varian Baru Virus Corona
Berdasarkan informasi yang diperoleh Neng Eem, proses pemindahan dermaga diajukan karena pembangunan dermaga ferry Wailei telah tiga kali dianggarkan tetapi belum juga dilaksanakan. Kabarnya, persoalan utama yang menghadang adalah persoalan lahan.
“Oleh karena itu, diminta agar pembangunan dermaga ferry dipindah dari Wailei ke Telaga Kambelu. Di lokasi baru ini, diyakini bahwa persoalan lahan yang dialami di lokasi dermaga ferry sebelumnya tidak akan terjadi, dan proses pembebasan lahan dapat dilakukan secara cepat dan baik,” papar wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) ini.
BACA JUGA: Inilah Pemenang Undian Giveaway Bamsoet Channel 4 Pilar MPR Putaran Ke-15
Persoalan kedua terkait pembangunan Terminal A di Provinsi Maluku, menurut Neng Eem, masyarakat dan pihak-pihak terkait di Provinsi Maluku tidak tahu persis persoalan apa yang dihadapi dalam pengembangan terminal tersebut. Secara fisik, bangunan sudah berdiri, hanya saja belum beroperasi dan tidak ada aktivitas sama sekali.
“Kalau menurut saya, terminal ini jelas mangkrak, karena bangunannya sudah ada meskipun belum sempurna, tapi tidak ada informasi lanjutan setelah itu seperti aktivitas apa yang akan dilakukan di sana dan sebagainya. Mereka sama sekali tidak mengetahui proses lanjutan dari pembangunan terminal tersebut,” ungkap Pimpinan Badang Penganggaran MPR ini.
Neng Eem berharap agar informasi awal yang sudah diperolehnya tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan agar persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di Provinsi Maluku tersebut dapat diselesaikan.
“Mohon Menteri Perhubungan beserta jajarannya dapat melakukan pengecekan langsung ke kedua lokasi tersebut,” harapnya.(jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi