Menurut dia, yang perlu dilakukan sekarang ini adalah mengusut kekayaan para pejabat Polri, yang umumnya memiliki rumah mewah, mobil mewah dan kemewahan lainnya yang sangat tidak sebanding dengan gajinya.
IPW mencapat sejak berpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama 12 tahun terakhir, Polri telah mendapatkan kenaikan anggaran 1.000 persen.
"Tahun 1999/2000 anggaran Polri hanya Rp3,2 triliun, tahun 2012 melonjak mjadi Rp39,78 triliun. Kini di 2013 Polri minta tambahan anggaran jadi Rp41 triliun," kata Neta, Sabtu (13/10) malam.
Ironisnya, lanjut Neta, kenaikan anggaran yang begitu besar tak berbanding lurus dengan kenaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. "Keluhan terhadap anggota Polri yang suka mlakukan pungli (pungutan liar) masih terus bermunculan. Begitu juga dugaan korupsi kian merebak. Salah satunya adalah kasus Simulator SIM," katanya.
Sebab itu, Neta menegaskan, sebelum menaikkan anggaran atau gaji Polri, IPW mndesak dilakukan pengusutan terhadap kekayaan lima kelompok anggota Polri. Yakni, kata dia, polisi yang memegang jabatan strategis, memiliki wewenang dalam proyek pengadaan, memegang wilayah, memegang jasa pelayanan publik, memegang penanganan kasus, dan lain-lain.
"Polisi-polisi yang di wilayah tugasnya ada pertambangan, perkebunan dan kawasan hutan perlu juga diusut," ujarnya.
Neta menambahkan, tanpa pengawasan ekstra ketat, kenaikan anggaran dan gaji hanya "menggarami laut" yang tidak akan membawa perubahan signifikan pada peningkatan sikap, perilaku maupun kinerja Polri.
"Contohnya sejak reformasi, sejak 12 tahun lalu dimana anggaran Polri sudah naik 1.000 persen tapi sikap, perilaku dan kinerja Polri masih saja dikeluhkan masyarakat," tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Bidik Novel Lain di KPK
Redaktur : Tim Redaksi