POLITISI di Kebon Sirih mengingatkan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) agar menjaga netralitas dalam Pilkada DKI. Pasalnya, sikap dukung mendukung dan menggiring masyarakat memilih pasangan tertentu merupakan sikap bertentangan dengan kedudukan PNS.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta harus bersikap netral dalam pesta demokrasi. Sehingga tidak terseret pada arus kepentingan pasangan calon tertentu. “Jangan sampai pejabat DKI membuat statement yang tidak perlu,” ujar dia, Jumat (30/3).
Belakangan ini, terdapat sejumlah kalangan kader parpol yang mengeluhkan sikap Walikota Jakarta Timur Murdhani selaku ketua umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Pada pertemuan ormas itu beberapa waktu lalu, Murdhani mewajibkan seluruh anggota Forkabi untuk mendukung incumbent.
Padahal tidak semua anggota Forkabi berasal dari parpol pendukung incumbent. Sehingga menimbulkan kontroversi. Bahkan dinilai sebagai bentuk intervensi pejabat Pemprov DKI terhadap hak pilih masyarakat.
Sementara Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, sikap yang dilakukan Murdhani sangat tidak terpuji. Bahkan cenderung menciderai semangat menjunjung tinggi netralitas PNS.
Hal itu tentunya akan menimbulkan prasangka negatif di masyarakat. “Publik akan menilai setiap langkah kebijakan walikota semata-mata demi memenangkan pasangan calon tertentu,” imbuhnya.
Apalagi pemerintahan kota di Jakarta bukanlah daerah otonom. Setiap aktivitas pelayanan dan berbagai program yang bersentuhan dengan masyarakat, sudah pasti menggunakan uang rakyat lewat APBD.
“Uang rakyat tidak digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Harus demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Kalau walikota tidak netral, kawatir akan pilih kasih dalam penggunaan dana APBD,” pungkas Sugiyanto. (rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rapat Paripurna Kenaikan BBM Ricuh
Redaktur : Tim Redaksi