jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Aviliani mengatakan, pemerintah harus bersikap tegas bila akan menerapkan new normal di sektor bisnis. Kesiapan pelaku menjadi kunci utama karena akan menjadi pertimbangan investor.
Menurut dia, tujuan new normal bagus bila setiap organisasi sudah siap. Sebaliknya bila tidak siap, justru akan jadi bumerang karena bisa memicu penambahan kasus Covid-19.
BACA JUGA: Memasuki New Normal, Mentan Syahrul Pastikan Bahan Pokok Aman dan Terkendali
"Pemerintah harus tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar atau tidak menerapkan protokol kesehatan. Apalagi penegakan hukum dalam penanganan Covid-19 relatif masih lemah, karena sebagian masyarakat masih tidak peduli terhadap pandemi," tutur Aviliani dalam siaran persnya yang diterima JPNN, Kamis (4/6).
Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas ini juga menyarankan perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak ada penambahan kasus baru. Apalagi new normal tidak serta merta menciptakan demand yang besar. Itu sebabnya harus ciptakan image produk yang kuat dan dicari masyarakat.
BACA JUGA: Cerita Ganjar Pranowo Menuju Era New Normal di Jateng
"Dibutuhkan juga kolaborasi antara pengusaha kecil dan besar," cetusnya.
Kebijakan ini, lanjut Aviliani, mungkin menjadi sesuatu yang dinantikan para pengusaha. "Namun, pertanyaannya, apakah pelaku usaha dan masyarakat siap mengikuti protokol dan pemerintah dapat tegas menegakkan aturan," sergahnya.
BACA JUGA: Kata Peneliti Soal Rencana Penerapan New Normal
Selain itu, menurut Aviliani, dibutuhkan juga peran pemerintah untuk membangun ekosistem rantai pasok di setiap sektor usaha. "New normal perlu dijalani karena akan turut mendorong ekonomi,” cetus Aviliani.
Sementara Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan, jenis aktivitas perdagangan yang akan dibuka dalam new normal adalah pasar rakyat, toko swalayan, restoran, rumah makan, warung makan, kafe, toko obat farmasi dan alat kesehatan. Kemudian mal, pusat perbelanjaan, restoran di rest area, salon, Spa, tempat hiburan dan pariwisata.
“Kami siapkan Exit Strategy Covid-19 dengan membuka aktivitas perdagangan. Tahapan tersebut terdiri dari lima fase dengan persyaratan yang berbeda tergantung tingkat kerentananterhadap potensi penyebaran Covid-19,” tegas Agus.
Exit Strategi Covid-19 Kementerian Perdagangan ini akan dilakukan dengan membuka aktivitas perdagangan secara bertahap dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti pembatasan jam dan kapasitas operasional, pengaturan jumlah kunjungan dan pembatasan waktu sirkulasi pengunjung, serta penyusunan SOP di tempat-tempat kegiatan perdagangan melalui mitigasi risiko.
"Pemerintah mendorong beroperasinya pasar rakyat dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ini agar ekonomi tetap bergerak," ujarnya.
Pada masa Covid-19 ini, Agus mengatakan, tidak mungkin aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian. Sebab akan mengakibatkan banyak perusahaan mem-PHK karyawannya, terjadinya kekacauan sosial dan kebangkrutan perusahaan sehingga aktivitas ekonomi secara nasional berhenti total. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad