jpnn.com - JAKARTA – Digempur kekuatan militer yang membombardir Pulau Jolo, aksi kelompok Abu Sayyaf malah makin ganas.
Setelah aksi pemenggalan salah satu sandera John Ridsdel, kabar ancaman pemenggalan sandera Malaysia pun mulai tersebar.
BACA JUGA: Menangis..Lesu, Warga AS Dihukum Kerja Paksa di Korea Utara
Dalam hal ini, pemerintah Indonesia seharusnya meminta agar Filipina tak melakukan operasi militer terang-terangan di kemah sandera 14 warga negara Indonesia (WNI).
Pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah mengatakan, pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum pertemuan antara tiga panglima negara terkait untuk memastikan tidak ada aksi militer terang-terangan di daerah dekat markas penyanderaan WNI.
BACA JUGA: Konflik Strategi, Komandan Filipina Lawan Abu Sayyaf Diganti
’’Saya kira ini mengapa Jokowi meminta panglima Indonesia, Malaysia, dan, Filipina bertemu. Mungkin saja mereka melakukan diskusi terhadap rencana jangka pendek terkait sandera Abu Sayyaf,’’ ungkapnya.
Dalam hal ini, dia mengaku Filipina sudah dalam posisi yang cukup buruk. Hal itu karena asumsi bahwa pemenggalan John Ridsdel terjadi karena operasi militer tanpa perhitungan yang baik.
BACA JUGA: TNI Temukan Bobby Trapping di Perbatasan Lebanon - Israel
Karena itu, pemerintah Filipina harusnya legowo menerima bantuan militer untuk melalukan operasi pembebasan.
’’Terserah jika secara diplomasi pemerintah Filipina tak akan mengaku bantuan Indonesia. Yang jelas, dengan kondisi yang semakin memburuk, harusnya Filipina bisa menerima bantuan militer Indoensia,’’ terangnya.
Dia menilai, saat ini pemerintah sedang bermain api. Pasalnya, Presiden Benigno Aquino III tampak agresif menumpas Abu Sayyaf menjelang pemilu.
Namun, dia tak mempertimbangkan bahwa Abu Sayyaf juga punya dasar untuk lebih agresif karena mereka adalah kelompok bermuatan politis. (bil/owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Memilukan, Balita Tembak Mati sang Ibu
Redaktur : Tim Redaksi