jpnn.com, JAKARTA - Sebagai negara maritim, batapa ironis kalau peranan sektor perikanan di Indonesia sangat kecil. Namun dengan komitmen tinggi menjaga kedaulatan tumpah darah Indonesia dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, peranan sektor perikanan lambat laun tapi pasti terus meningkat.
Karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berusaha melakukan sebuah gebrakan untuk menjaga maritimnya.
BACA JUGA: Lihat Betapa Senangnya Pak Jokowi Ketemu PM Kanada
Pengamat ekonomi dan juga akademisi senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, selama belasan tahun saldo perdagangan (ekspor minus impor) ikan Indonesia lebih rendah dari Thailand dan Vietnam. Gencarnya tindakan peneggelaman kapal asing ilegal, yang tampaknya cukup efektif menimbulkan efek jera, memberikan hasil nyata.
"Pada tahun 2015, surplus perdagangan ikan Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Padahal, pada tahun yang sama, Indonesia terus mengalami defisit pangan, dan defisit itu meningkat pada 2016," ucap Faisal dalam keterangannya, Senin (10/7).
BACA JUGA: Diguyur Rp 84 Triliun, Kapolri: Terima Kasih Pak Jokowi
Selain itu, menurut dia, kebijakan pemerintah melarang penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Membuat keuntungan sendiri bagi para nelayan kecil.
"Nelayan-nelayan kecil lebih mudah menangkap ikan. Ikan yang mereka tangkap lebih dekat dari pantai dan ukurannya lebih besar. Yang lebih penting lagi, kesejahteraan petani cenderung meningkat. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap adalah nilai tukarnya, yaitu perbandingan harga hasil tangkapan dengan harga berbagai kebutuhan yang dibeli oleh nelayan," jelas Faisal.
BACA JUGA: Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-71 Bhayangkara
Karena itu, masih kata dia, di era pemerintahan Jokowi nilai tukar nelayan perikanan tangkap menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Lebih cepat dibandingkan dengan nilai tukar nelayan secara keseluruhan.
Jika visi maritim Presiden Jokowi dilaksanakan secara konsisten, lanjut Faisal, sektor kelautan dan perikanan niscaya berpotensi memberikan sumbangan berarti bagi kemajuan bangsa.
"Lautan kita secara alamiah sudah merupakan jalan tol gratis tanpa hambatan, tidak perlu aspal, semen, dan besi untuk mewujudkannya. Laut juga mampu menjadi sumber protein utama mengimbangi peran daging sapi yang harganya tak kunjung turun secara berarti dari tingkat yang relatif tinggi dan daging ayam serta telur yang harganya kerap berfluktuasi," jelas Faizal.
Meski demikian, sudah barang tentu ada segelintir orang atau pengusaha perikanan yang terkulai akibat tindakan tegas pemerintah dan penegakan hukum tanpa pandang. Ada ratusan kapal besar yang terbiasa mengeruk kekayaan laut kita secara ugal-ugalan. Ratusan kapal besar itu dimiliki oleh hanya puluhan orang atau perusahaan.
"Merekea berteriak lantang menggunakan mulut dan kekuatan orang atau pihak lain. Di masa lalu mereka menikmati keuntungan luar biasa besar. Dengan kekuatan uang mereka bisa bermanuver untuk menyingkirkan penghalang-penghalang mereka. Mereka sekarang mulai unjuk kekuatan menyerang balik. Waspada, waspada," tandas Faizal. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rombongan Keluarga Jokowi Ikut ke Jerman, Pakai Anggaran Negara?
Redaktur : Tim Redaksi