Nono Sampono Merasa Dicurangi

Selasa, 03 Juli 2012 – 13:34 WIB
JAKARTA - Dugaan terjadinya kecurangan dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta menguat. Kecurangan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan titik paling rawan. Apalagi, kecurangan itu disertai aksi kekerasan saat kampanye.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 6 Nono Sampono menyatakan, ada kaitan erat antara peristiwa kekerasan yang terjadi di lapangan dengan kekisruhan tahapan pelaksanaan Pemilukada, terutama menyangkut kekacauan DPT.

"Saya bingung kenapa kok sudah tahu akan ada masalah DPT di kemudian hari tapi semua pihak seperti tenang-tenang saja membiarkan. Masih ada waktu untuk mengoreksi dan mencegah kekecewaan yang lebih mendalam. Lihat saja di semua aspek Pilkada ini menyedihkan antara lain DPT kacau, kekerasan merajalela sampai terjadi pembacokan dan penculikan, dan diskriminasi terjadi di mana-mana," kata Nono di Jakarta, Selasa (3/7).

Menurut Nono, fenomena ini adalah bukti bahwa masyarakat Jakarta tidak terlalu peduli dengan kotanya dan terlalu "nerimo" bahkan mendukung terhadap berbagai bentuk penyimpangan di Jakarta ini. Dirinya sangat sedih dengan sejumlah relawannya yang harus dirawat dengan 25 jahitan dan anggota lainnya yang masih diculik dan belum tahu keberadaannya.

"Saya sangat geram dan tidak akan tinggal diam sampai pelakunya tertangkap. Tapi saya yakin yang berani melakukan penculikan dan pembacokan selama masa kampanye, pasti berani melakukan kecurangan di TPS saat pencoblosan," tambah Nono.

Dihubungi terpisah, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampouw mengatakan kecurigaan akan validitas DPT yang melahirkan gugatan karena ada dugaan penggelembungan data DPT unuk kepentingan calon tertentu, dalam hal ini calon incumbent (Fauzi Bowo-red). Sebab yang memiliki data akses soal DPT hanyalah KPU dan gubernur kepala daerah DKI Jakarta.

Menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan mengingat waktu pencoblosan makin dekat, Jerry mengatakan, harus ada langkah-langkah konstruktif dari KPU Jakarta yang juga melibatkan publik. ”Kuncinya ada di KPU Jakarta yang harus meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada kongkalikong antara KPU dan incumbent,” ujar Jeirry.

Sementara itu, Wahyudinata dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta, menegaskan, pihaknya sudah beberapa bulan ini terus memantau persoalan kisruh DPT dan meminta KPU Jakarta menyelesaikan permasalahan ini.

Wahyudinata sepakat dengan Jerry bahwa Pemilukada di DKI Jakarta ini harus berlangsung aman, damai, dan jujur. Karenanya persoalan DPT jangan sampai menodai demokrasi di Ibukota Jakarta ini

Saat ini, Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) tengah memproses laporan dari beberapa tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terhadap DPT yang telah ditetapkan KPU DKI pada 2 Juni 2012 dengan total pemilih 6.983.692, sebab diduga masih banyak kelemahan, terutama nama pemilih ganda dan manipulasi data lainnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bang Adji Berjanji Tak Ada Sekolah Ambruk Lagi di DKI

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler