jpnn.com - JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menentang keras kebijakan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang berencana memasukkan tes keperawanan dalam penerimaan siswa sekolah menengah atas dan sederajat di daerah itu pada tahun 2014. Nuh menegaskan, kebijakan itu tidak dibenarkan.
"Itu tes keperawanan saja?Lalu kalau untuk laki-laki bagaimana? Tidak ada tesnya juga kan. Rencana ini enggak wise, enggak bijak," tegas Nuh di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, (20/8).
BACA JUGA: Sumbar Stop Mahasiswa ke Mesir
Kabar tentang kebijakan ini berasal dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H.M. Rasyid. Melalui situs nasional, ia mengatakan sedang mengajukan anggaran RAPBN 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat.
Meski Rasyid mengakui kebijakan ini bakal menuai kecaman, ia yakin itu adalah langkah jitu menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya. Dan yang terjadi memang demikian. Rencana Rasyid ini langsung menuai kontra dari berbagai kalangan. Terutama pemerhati pendidikan.
BACA JUGA: Di Pelosok, Banyak Guru Hanya Tamatan SMK
Menurut Nuh, secara langsung ia memang belum mendapat laporan terkait rencana Rasyid itu. Ia berencana akan melihat laporan dari daerah terlebih dahulu.
"Kalau ada, tentu ada cara lain yang lebih wise. Kewenangan pendidikan itu kan ada di kabupaten kota, tapi dia kan tidak serta merta apa yang dilakukannya itu bisa sampai melewati batas-batas prinsip umum," tandas Nuh. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Program Penyetaraan Guru Swasta Amburadul
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rp 241,2 Triliun Tersedot untuk Guru dan Dosen
Redaktur : Tim Redaksi