JAKARTA - Kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SMK di berbagai daerah sepertinya tidak membuat Menteri Pendidikan dan kebudayaan Mohammad Nuh pusing.
Misalnya saat ditanya tentang adanya ribuan siswa IPA di Sumatera Utara yang tidak ikut ujian karena sekolah memutuskan menunda UN karena tidak mendapat naskah. Nuh malah mengatakan, persoalan-persoalan ini jangan sampai mengorbankan anak didik peserta UN.
"Yang jelas, yang tidak boleh dirugikan adalah anak. Kalau sekarang misalkan dia tidak menerima soal, yang jelas masih ada kesempatan ujian susulan nanti. Saya akan cek ke panitianya kenapa tidak dapat soal," jawab M Nuh saat meninjau pelaksanaan UN pertama di sejumlah sekolah di DKI Jakarta, Senin (15/4).
Saat ditanya mengenai sanksi bagi perusahaan percetakan maupun panitia UN lokal, Nuh memastiakn sanksi itu ada dan diberikan sesuai tingkat kelalaian.
"(sanksi) Tentu. Tapi semua akan kita record, di mana letak kekurangannya. Apakah di percetakan atau di panitianya," jelas matan Menkominfo ini.
Saat ditanya kembali mengenai kekhawatiran terjadinya kecurangan akibat penundaan UN, M Nuh kembali meyakinkan bahwa Kemdikbud memutuskan menunda UN di sejumlah daerah karena yakin soal UN berbeda-beda.
"Yang jelas kenapa kami ambil keputusan menunda, Karena kami pastikan soalnya berbeda. Dari awal soalnya memang berebda. Kan ada zona wilayah, tengah, timur, barat. Setiap kawasan berbeda," tegasnya memastikan.
Dengan demikian, meskipun UN di Barat dan Timur Indonesia sudah berjalan lebih dulu, sementara di Tengah belum, maka perbedaan soal itu akan mengurangi peluang kecurangan.
"Kalau soalnya sama antara wilayah satu dengan yang lain, gak mungkin saya ambil keputusan," pungkas Nuh sembari menyebutkan, dari sekolah-sekolah yang dia tinjau pelaksanaan UN-nya, Senin (15/4), dia melihat persiapan sudah bagus.
"Persiapan sudah bagus, kalau saya sampel tadi anak-anak, biasalah, ada dag-dig-dugnya, ada stressnya sedikit. Melihat itu Insya Allah pelaksanaan UN lebih bagus lagi. Apalagi kita sudah sampaikan ke publik soalnya ada variasi," turutnya.(fat/jpnn)
Misalnya saat ditanya tentang adanya ribuan siswa IPA di Sumatera Utara yang tidak ikut ujian karena sekolah memutuskan menunda UN karena tidak mendapat naskah. Nuh malah mengatakan, persoalan-persoalan ini jangan sampai mengorbankan anak didik peserta UN.
"Yang jelas, yang tidak boleh dirugikan adalah anak. Kalau sekarang misalkan dia tidak menerima soal, yang jelas masih ada kesempatan ujian susulan nanti. Saya akan cek ke panitianya kenapa tidak dapat soal," jawab M Nuh saat meninjau pelaksanaan UN pertama di sejumlah sekolah di DKI Jakarta, Senin (15/4).
Saat ditanya mengenai sanksi bagi perusahaan percetakan maupun panitia UN lokal, Nuh memastiakn sanksi itu ada dan diberikan sesuai tingkat kelalaian.
"(sanksi) Tentu. Tapi semua akan kita record, di mana letak kekurangannya. Apakah di percetakan atau di panitianya," jelas matan Menkominfo ini.
Saat ditanya kembali mengenai kekhawatiran terjadinya kecurangan akibat penundaan UN, M Nuh kembali meyakinkan bahwa Kemdikbud memutuskan menunda UN di sejumlah daerah karena yakin soal UN berbeda-beda.
"Yang jelas kenapa kami ambil keputusan menunda, Karena kami pastikan soalnya berbeda. Dari awal soalnya memang berebda. Kan ada zona wilayah, tengah, timur, barat. Setiap kawasan berbeda," tegasnya memastikan.
Dengan demikian, meskipun UN di Barat dan Timur Indonesia sudah berjalan lebih dulu, sementara di Tengah belum, maka perbedaan soal itu akan mengurangi peluang kecurangan.
"Kalau soalnya sama antara wilayah satu dengan yang lain, gak mungkin saya ambil keputusan," pungkas Nuh sembari menyebutkan, dari sekolah-sekolah yang dia tinjau pelaksanaan UN-nya, Senin (15/4), dia melihat persiapan sudah bagus.
"Persiapan sudah bagus, kalau saya sampel tadi anak-anak, biasalah, ada dag-dig-dugnya, ada stressnya sedikit. Melihat itu Insya Allah pelaksanaan UN lebih bagus lagi. Apalagi kita sudah sampaikan ke publik soalnya ada variasi," turutnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Sumut, Naskah Soal UN Difotocopy
Redaktur : Tim Redaksi