jpnn.com, MEDAN - Keputusan Partai Golkar mengusung pasangan Tengku Erry Nurasi dan Ngogesa Sitepu di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 mendatang sudah final. Seluruh kader partai pun wajib memberikan dukungan.
Penegasan itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Khalid pada pembukaan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Orientasi Fraksi Partai Golkar DPRD-DPD Partai Golkar Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Wisma Benteng, Medan, Selasa (5/9).
BACA JUGA: Jadi Bakal Calon Wali Kota Bandung, Nurul Arifin Harus Cari Pendamping
Nurdin menyatakan, dirinya dapat memahami perasaan para kader Partai Golkar Sumatera Utara, yang pada Rakerda beberapa waktu lalu sangat bersemangat mendukung Ngogesa Sitepu menjadi calon gubernur yang akan diusung Partai Golkar.
Tetapi, tambah Nurdin, di dalam politik, semuanya harus diperhitungkan dengan cermat dan tidak boleh bersifat hitam-putih.
BACA JUGA: Main Pecat, Golkar tak Belajar dari Masa Lalu
"Dalam proses penetapan calon itu, silahkan kita berbeda pendapat. Namun, ketika sudah ada keputusan, tidak boleh lagi ada perbedaan. Semua harus bersatu mendukung dan kompak dalam memenangkan pasangan Erry-Ngogesa," katanya.
Terkait dengan adanya dinamika di internal partai sebagaimana dikeluhkan Ketua DPD Partai Golkar Sumut Ngogesa, seputar kader partai yang terkesan tidak solid memberikan dukungan, Nurdin Khalid menegaskan, para kader yang terbukti tidak memberikan dukungan kepada Erry-Ngogesa, akan dikenai sanksi dan tindakan tegas.
BACA JUGA: Golkar DKI Salurkan 138 Ekor Hewan Kurban
Pada bagian lain, Nurdin meminta para kader Partai Golkar di Sumut, jika ingin memenangkan pertarungan dalam Pilkada hendaknya segera membentuk tim pemenangan serta menemukenali anatomi Pilkada. "Jangan sampai calon kita unggul dalam survei, tapi kalah pamor di lapangan," ujarnya.
Nurdin menambahkan, memenangkan Pilgubsu dan Pilkada 2018 bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sasaran antara demi memenangkan Pileg dan Pilpres 2019. "Dengan begitu, kita akan mampu merebut kekuasaan demi menyejahterakan rakyat," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Sumut H Ngogesa Sitepu dalam sambutannya mengingatkan para kader Golkar Sumatera Utara hendaknya tidak melakukan kritik kepada partai melalui media sosial. "Kader jangan ribut di facebook," tegasnya.
Ngogesa juga mengingatkan, para kader dan pengurus partai yang lebih suka melontarkan kritik ke partai melalui media sosial itu, seperti kuman. "Demi soliditas partai ke depan, kuman-kuman ini akan segera kita amputasi," tegas Bupati Langkat dua periode ini.
Sementara, Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman pada kesempatan itu mengapresiasi anggota DPRD Sumut M Faisal, Indra Alamsyah dan Hanafiah yang menggagasi pelaksanaan Rakornis dan Orientasi FPG tersebut.
"Insyaallah FPG DPRD Sumut tetap solid dan akan berjuang sekuat tenaga memenangkan Erry-Ngogesa," katanya.
Wagirin berharap, 201 anggota DPRD Fraksi Golkar provinsi, kabupaten/kota, sejak saat ini sudah mulai berbuat nyata dalam menyosialisasikan pemenangan pasangan Erry-Ngogesa kepada konstituennya masing-masing. Misalnya dengan pemasangan banner, baliho, spanduk dan sejenisnya.
Pengamat politik, Sohibul Anshor Siregar menilai, bukan hal yang baru dalam Partai Golkar istilah politik dua kaki. Apalagi ketika berkaca pada pengalaman Pilkada sebelumnya. Dimana tidak seluruh kader partai Golkar bergerak untuk memenangkan paslon yang di usung.
Hal itu juga dibuktikan dengan keoknya paslon yang di usung Partai Golkar pada Pilgubsu 2008 dan 2013. "Istilah politik dua kaki di Golkar itu lumrah," katanya.
Ancaman pemecatan, dianggapnya juga tidak akan berjalan efektif. Sebab, hal yang sama juga terjadi ketika Pilgubsu sebelumnya. Menurutnya, tidak sedikit kader Partai Golkar yang kecewa dengan keputusan Ketua Umum Setya Novanto untuk menduetkan Erry-Ngogesa.
"Alasan pertama, Erry sudah menyebrang ke partai lain. Kedua, saat Rapimda beberapa waktu lalu, mayoritas kader Golkar menginginkan agar Ngogesa menjadi calon Gubernur. Tapi, DPP malah menjadikan Ngogesa pendamping Erry," ungkapnya.
Kedua alasan ini, disebut Sohibul sebagai alasan mengapa banyak kader Partai Golkar yang tidak akan patuh dengan keputusan tersebut.(dik/prn/adz)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical Pasrahkan Wali Kota Tegal ke KPK
Redaktur & Reporter : Budi