Hal ini diungkap Nurhayati selaku terdakwa perkara dugaan penerimaan hadiah terkait pengalokasian anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/9) malam.
"Penawaran WB disampaikan oleh Pak Busyro sendiri lewat Wa Ode Nurzaenab, penasihat hukum saya," kata Nurhayati dalam persidangannya.
Atas permintaan Busyro itu, Nurhayati akhirnya bersedia membeberkan semua permainan kotor yang dia ketahui di Banggar DPR ke penyidik KPK. Hanya saja politisi PAN itu tidak bisa menyimpulkan apakah informasi yang dia sampaikan melanggar hukum atau tidak.
Menurut Nurhayati, praktek kotor di Banggar DPR, terutama berkaitan dengan pengalokasian DPID, dananya dibagi-bagi untuk dan atas nama Pimpinan Banggar. Sehingga setiap pimpinan menugaskan staf atau anggota partainya untuk menghubungi masing-masing kepala daerah. Bahkan masing-masing fraksi memiliki koordinator sendiri-sendiri.
"Dari sana muncul pengkodean. Di mana, kode K untuk koordinator mendapatkan jatah Rp 250 miliar sampai Rp 300 miliar. Sedangkan, anggota mendapatkan jatah Rp 100 miliar," bebernya.
Saat menjadi WB KPK, Nurhayati mengaku kerap dijemput oleh petugas KPK di rumahnya di Jalan Guntur, lalu dibawa ke KPK untuk menjelaskan prosedur pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang akhirnya berganti nama menjadi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).
"Seingat saya, saya empat kali di lantai 6 KPK untuk menjelaskan dan dijemput menggunakan mobil kijang innova di rumah di Jalan Guntur," ungkap Nurhayati yang menganggap dirinya menjadi korban dari praktek kotor di Banggar DPR.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SMAN 70 Ancam Keluarkan Siswa yang Terlibat Tawuran
Redaktur : Tim Redaksi