jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menanggapi tuduhan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penguasa berperilaku mirip Orde Baru.
Menurut Nusron, pihak yang memiliki instrumen yang memungkinkan melakukan hal tersebut adalah partai yang berkuasa saat ini, yang memiliki kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, termasuk perangkat pemerintahan yang terafiliasi oleh partai tertentu dan mengusung calon lain.
BACA JUGA: Menanggapi Nusron, Hasto PDIP Ungkap Pesan Soal Kehidupan Tanpa Jalan Pintas
“Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai mereka kemudian menuduh ada perilaku Orba dan lain sebagainya,” kata Nusron kepada wartawan, Selasa (28/11).
Nusron menjelaskan sistem seperti Orba hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat, dan adanya tuduhan seperti yang Megawati utarakan itu tidak mungkin ada.
BACA JUGA: Nusron Yakin Jika Prabowo Menang Telak di Tanah Pasundan, Pilpres Selesai 1 Putaran
“Seperti itu sudah pasti ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan,” jelasnya.
Ia menyambung perilaku orba mungkin terjadi bila instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya.
BACA JUGA: Nusron: Setelah Mataraman, 68 Kiai Langitan Temui Prabowo
Misalnya, apabila intelijen negara dipakai untuk mengintimidasi penjabat kepala daerah agar memenangkan paslon tertentu.
"Kedua, sistem orba bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH dan Kemensos itu juga digunakan untuk menakuti kelompok-kelompok penerima manfaat sosial seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu. Hanya karena kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan,” jelasnya.
Nusron menyebut ada pula fenomena para pendamping desa menakuti pemerintah desa dan kemudian mengarahkan mereka memilih pasangan tertentu. Selain itu, pendamping Pekerja Migran Indonesia juga melakukan hal serupa.
“Jadi sebenarnya yang menerapkan orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?” kata Nusron. (dil/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif