jpnn.com, JAKARTA - Pansus Angket KPK menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Tim Pengacara mantan Bupati Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanis D Rihi dan Petrus Bala Pattyona.
Kedatangan Tim pengacara tersebut ingin menyampaikan kepada Pansus Angket KPK mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sepak terjang KPK d idalam menetapkan status tersangka hingga melakukan penangkapan terhadap kliennya.
BACA JUGA: Pansus Angket: Ada Pelanggaran HAM Oleh KPK
“Kami sangat setuju apabila tim pengacara tidak berhenti melakukan upaya hukum, karena dari sisi hukum masih bisa dilakukan banding. Dalam konteks yang lain, menurut saya ada dua hal yang bisa dilaporkan dalam kasus ini, sebab alat-alat bukti, keterangan, maupun kesaksiannya cukup signifikan,” ucap Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Terkait konflik kepentingan yang terjadi, bisa dibuktikan dengan rekaman yang dimiliki, lanjut Agun. Namun memang diluar konteks konflik itu, ada juga motif-motif tertentu di dalam kasus tersebut.
Yohanis selaku pengacara mantan Bupati Sabu raijua mengatakan, dirinya meminta agar oknum-oknum yang ada di KPK segera dibenahi.
BACA JUGA: Parah, Ada Makanan Basi Untuk Jemaah Haji Indonesia
“Niat kami itu tidak bermaksud untuk menggulingkan KPK, tetapi dimaksudkan agar oknum-oknum didalam tubuh KPK bisa dibenahi, sehingga tidak lagi menimbulkan perbuatan pelanggaran hukum lainnya,” tegasnya.
Senada dengan Yohanis, Petrus Bala Pattyona juga menyatakan bahwa sebagai profesional, KPK tidak pernah menggunakan hukum acara, dan itu juga harus dibenahi.
BACA JUGA: Ketua DPR Apresiasi Polri Karena Membongkar Sindikat Saracen
“Selama kami berurusan dengan KPK, untuk menemui tersangka sangat susah, tidak diizinkan mendampingi saksi. kalau seseorang menjadi tersangka, yang dizinkan untuk mendampingi hanya satu orang pengacara. Semua serba dibatasi. Kalau memang ada aturan seperti itu, maka harus berimbang. KPK jangan berbuat sesukanya. Saya tidak benci KPK, yang saya mau agar aturan-aturan itu transparan dan berimbang,” tegasnya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi XI Ajak BI, Kemenkeu, dan Bappenas Pikirkan Infrastruktur Mentawai
Redaktur : Tim Redaksi