JAKARTA - Usaha Pemprov DKI untuk merelokasi warga bantaran kali ke sejumlah rumah susun (rusun) milik pemerintah terkendala banyak hal. Salah satu kendala justru berasal dari tubuh Pemprov DKI sendiri.
Wakil Gubernur Basuki T Purnama mengatakan, ada beberapa oknum di Pemprov DKI yang berusaha menghalangi warga untuk menempati rusun-rusun tersebut. "Orang tua miskin-miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 nggak pernah diladeni, alasannya penuh. Tapi lapor sama kita bilangnya tidak ada yang mau tinggal. Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum yang mempersulit. Dibiarkan tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa, minimal harus ada air ada listrik," ujar Basuki kepada wartawan di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/1).
Praktek seperti ini, lanjut Wagub yang biasa disapa Ahok itu, ditemukan di rusun Marunda, Jakarta Utara. Menurutnya, rusun yang sebagian besar unitnya masih kosong itu sengaja dibiarkan tak terawat agar warga enggan menempatinya.
Ahok menjelaskan, rencananya di daerah Marunda akan dibangun pelabuhan dan Kawasan Berikat Nusantara. Hal ini dilihat sebagai peluang oleh oknum-oknum pengelola rusun untuk mengambil keuntungan pribadi.
"Dibiarkan terbengkalai, supaya ketika pabrik dan pelabuhan ini ada jadi, mereka kan butuh perumahan, (rusun disewakan dengan harga mahal, mungkin juga dijual. Makanya dibiarkan dua tahun, alasannya kepada kami tidak laku," ungkapnya.
Ahok pun mengaku akan memecat oknum-oknum di Pemprov DKI yang bertindak curang itu. terlebih lagi, Ahok mengaku sudah mendapat izin dari Gubernur Joko widodo untuk mencopot oknum-oknum nakal.
Ahok juga optimis warga bantaran kali yang direlokasi bersedia pindah ke rusun Marunda meski lokasinya terpencil. Apalagi, tambahnya, Pemprov DKI juga akan segera merealisasikan fasilitas transportasi di wilayah Marunda.
"Mau. Orang yang di Marunda aja yg kerendam rob aja itu banyak ratusan. Kita buka laut, kasih bus, siapa yang nggak mau berebut, berebut mau tinggal kok," tegas Ahok. (dil/jpnn)
Wakil Gubernur Basuki T Purnama mengatakan, ada beberapa oknum di Pemprov DKI yang berusaha menghalangi warga untuk menempati rusun-rusun tersebut. "Orang tua miskin-miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 nggak pernah diladeni, alasannya penuh. Tapi lapor sama kita bilangnya tidak ada yang mau tinggal. Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum yang mempersulit. Dibiarkan tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa, minimal harus ada air ada listrik," ujar Basuki kepada wartawan di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/1).
Praktek seperti ini, lanjut Wagub yang biasa disapa Ahok itu, ditemukan di rusun Marunda, Jakarta Utara. Menurutnya, rusun yang sebagian besar unitnya masih kosong itu sengaja dibiarkan tak terawat agar warga enggan menempatinya.
Ahok menjelaskan, rencananya di daerah Marunda akan dibangun pelabuhan dan Kawasan Berikat Nusantara. Hal ini dilihat sebagai peluang oleh oknum-oknum pengelola rusun untuk mengambil keuntungan pribadi.
"Dibiarkan terbengkalai, supaya ketika pabrik dan pelabuhan ini ada jadi, mereka kan butuh perumahan, (rusun disewakan dengan harga mahal, mungkin juga dijual. Makanya dibiarkan dua tahun, alasannya kepada kami tidak laku," ungkapnya.
Ahok pun mengaku akan memecat oknum-oknum di Pemprov DKI yang bertindak curang itu. terlebih lagi, Ahok mengaku sudah mendapat izin dari Gubernur Joko widodo untuk mencopot oknum-oknum nakal.
Ahok juga optimis warga bantaran kali yang direlokasi bersedia pindah ke rusun Marunda meski lokasinya terpencil. Apalagi, tambahnya, Pemprov DKI juga akan segera merealisasikan fasilitas transportasi di wilayah Marunda.
"Mau. Orang yang di Marunda aja yg kerendam rob aja itu banyak ratusan. Kita buka laut, kasih bus, siapa yang nggak mau berebut, berebut mau tinggal kok," tegas Ahok. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perumnas Tertarik Bangun Rusun di Bantaran Ciliwung
Redaktur : Tim Redaksi