Rekomendasi ORI itu mengaju pada putusan PTUN Manado bernomor : 27/G.TUN/2006/PTUN. MDO.jo 43/B.TUN/2007/PT/TUN. MKS yang menyebut rektor universitas itu harus membatalkan surat pengangkatan terhadap Edwin de Queljoe sebagai dekan FMIPA. Selain itu, juga diwajibkan menerbitkan Surat Keputusan Rektor untuk pengangkatan Julius Pontoh sebagai dekan.
"Hingga saat ini dengan sengaja tidak menjalankan putusan PTUN yang menjadi rekomendasi kami," kata Komisioner Ombudsman RI, Budi Santosa di Jakarta, Rabu (19/12).
Sebelumnya, tim Ombudsman sudah melakukan kunjungan ke universitas negeri di ibukota Sulawesi Utara itu dan mendengarkan langsung langkah jajaran pimpinan dan rektorat terkait putusan PTUN. Namun tidak ada komitmen dari pihak universitas untuk menjalankannya.
Akhirnya, lanjut Budi, Ombudsman langsung menindaklanjuti laporan Julius dengan mengirimkan surat penjelasan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) di Kemendiknas pada 18 Januari 2010. Namun, surat ORI itu juga tidak memperoleh tanggapan secara langsung.
Baru pada 15 Juli 2010 Dirjen Dikti mengirim surat kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi untuk mencabut surat pengangkatan Edwin sebagai Dekan dan menggantikannya dengan Julius."Surat tersebut tidak dilaksanakan rektor pada saat itu dan menurut pelapor (Julius Pontoh) tidak ada tindak lanjut lagi dari Dirjen Dikti," sambung Budi.
Budi menuturkan, berdasarkan pasal 8 huruf F dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008, maka Ombudsman sudah sempat meminta pada Mendikbud agar menjatuhkan saksi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Profesor Donald A. Rumokoy selaku rektor yang saat itu tidak melaksanakan putusan PTUN.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Revisi Buku Sejarah, PDRI masuk Kurikulum
Redaktur : Tim Redaksi