JAKARTA - Sudah dua hari para sopir taksi berplat kuning menggelar demo di depan Istana, Jalan Merdeka Utara Jakarta. Mereka menolak pengoperasian Grab Car atau Grab Taksi berbasis online. Dalam aksinya menurut Pimpinan Ombudsman RI La Ode Ida, para pendemo terlihat brutal dan anarkis karena merusak mobil pribadi yang mereka kira Grab Car.
"Saran saya, pihak pemerintah jangan langsung memenuhi tuntutan mereka berupa penghentian operasi kendaraan sewa berbasis online itu. Sebaliknya para sopir dan pengusaha taksi harus mengoreksi diri terlebih dahulu," kata Ida, dalam rilisnya, Selasa (15/3).
Menurut mantan Wakil Ketua DPD RI ini, ada sejumlah alasan bagi pemerintah untuk tidak memenuhi tuntutan pendemo. Pertama, konsumen Grab Car sudah merasa nyaman dan aman karena ada kepastian harga bahkan dinilai lebih murah ketimbang taksi biasa, meski ada indikasi tarif dinaikkan.
"Tapi dari sisi konsumen, tidak perlu khawatir sebab macet tidak berpengaruh pada tarif. Ada kepastian waktu dijemput di tempat pemesan melalui aplikasi online," ujar Ida.
Selain itu, teknologi GPRS yang canggih memastikan pergerakan Grab Car pada peta jalan yang akan dilewati (termasuk macet atau tidaknya), sekaligus bisa dipantau oleh manajemen dan keluarga pengguna. "Semua fasilitas tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan taksi yang kini berdemo itu," tegasnya.
Kedua, ujar Ida, hak warga untuk berusaha dan hidup. Melarang Grab Car menurut Ida, sama halnya dengan menutup pencaharian masyarakat di tengah kesulitan ekonomi di negeri ini. "Kalau alasan pendapatan para sopir atau perusahaan taksi itu berkurang, mengapa mereka tak menyesuaikan cara, teknologi, tarif dan kenyamanan seperti yang ada Grab Car? Ini kan aneh," imbuhnya.
Ditegaskannya, aksi protes pihak perusahaan taksi umum itu adalah ekspresi ketertinggalan yang tidak mengoreksi diri, dan bagian dari ancaman hak publik untuk dilayani secara nyaman. "Artinya, jika pemerintah penuhi tuntutan para sopir taksi itu, maka sama halnya dengan melarang warganya untuk dapat pelayanan angkutan yang berkualitas di saat layanan angkutan publik pemerintah masih buruk," kata Ida.
Faktanya, Grab Car termasuk Go-Jek sudah dirasakan manfaatnya terutama para ibu rumah tangga maupun wanita karier karena sudah jadi pengguna rutin bersama anak-anak mereka.
BACA JUGA: Pengamat Minta Polisi Transparan ‎Soal Ongen
"Oleh karena itu, aksi demonstrasi para sopir taksi yang ditopang oleh perusahaan mereka sudah secara langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua khususnya di Jabodetabek, jangan sampai pihak pemerintah langsung mengiyakan tuntutan sepihak itu," pungkas Ida.(fas/jpnn)
BACA JUGA: DPR Belum Terima Draf Revisi UU Pilkada
BACA JUGA: Pansus DPD RI Tuntut Pencegahan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bambang Sadono: Amandemen Terbatas Paling Lambat Tahun 2017
Redaktur : Tim Redaksi