Onderdil Mobil Esemka Ditahan Bea Cukai

Kemendikbud Optimalkan Onderdil Lokal

Rabu, 18 Januari 2012 – 06:07 WIB
JAKARTA - Impian mobil Esemka sebagai cikal bakal mobin nasional terus digenjot. Diantara trobosan yang sudah dirancang adalah, optimalisasi penggunaan onderdil buatan dalam negeri. Langkah ini muncul untuk antisipasi impor onderdil mobil Esemka yang tertahan bea cukai.
 
Beberapa dosen hukum  ikut mendorong Direktorat Pengembangan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperhatikan langkah SMK yang berani membuat mobil. Mereka bahkan sudah menyusun legal opini terkait kegiatan membuat mobil Esemka.
 
Dosen hukum dari beberapa kampus negeri itu mengatakan, dalam penulusuran selama penyusunan legal opini tadi, para dosen itu mengatakan ada kejadian yang mencemaskan program pembuatan mobil Esemka. Kejadian ini adalah, penahanan onderdil impor untuk pembuatan mobil Esemka oleh pihak bea cukai. Namun, para dosen hukum ini masih menyembunyikan lokasi penahanan onderdil itu.
 
Diantara tim penyusun legal opini Bayu Dwi Anggoro mengatakan, gebrakan siswa-siswa SMK dalam mengembangkan pembuatan mobil harus dilindungi. "Sudah tidak rahasia lagi jika muncul opini di masyarakat karya SMK ini akan menghadapi invisible hand," kata dosen Universitas Jember yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Indonesia itu.
 
Tim penyusun legal opini ini juga menduga, ada campur tangan pihak tertentu untuk menghambat produksi massal mobil Esemka. Namun, mereka tidak ingin kreatifitas siswa SMK membuat mobil Esemka ini dibenturkan dengan mobil produksi ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek). "Keduanya harus bisa bersinergi," tutur dia.
 
Bayu dan rekan-rekannya menyatakan, sejatinya memang roh siswa SMK dalam menciptakan mobil Esemka ini tetap pada urusan pendidikan. Dia mengatakan, meski fokus untuk urusan pendidikan, ada SMK di beberapa daerah yang sudah memproduksi massal mobil cintaan sendiri. "Tapi yang terekspose publik fokus mobil Esemka yang dipakai Joko Widodo," tandasnya.
 
Dalam jangka panjang, jika pemerintah niat menjadikan Esemka sebagai cikal bakal mobil nasional, harus ada perlindungan dalam proses produksi. Diantaranya adalah, kejelasan siapa yang wajib menggunakan mobil Esemka. Upaya ini bisa dilakukan Presiden SBY dengan mengeluarkan Inpres penggunaan mobil Esemka untuk kendaraan operasional instansi kementerian.
 
Direktur Pembinaan SMK Joko Sutrisno menegaskan, upaya produksi mobil Esemka terus digenjot tahun ini. Dia mengakui, pembuatan mobil Esemka seperti Kiat Esemka masih menggunakan onderdil luar negeri. "Tapi prosentasenya sedikit sekali. Lebih dari 80 % onderdil atau koponennya buatan lokal," tandasnya.
 
Dengan adanya kabar penahanan onderdil mobil Esemka yang diimpor oleh bea cukai, Joko mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan onderdil buatan lokal. Dia mencontohkan, saat ini ada pusat pembuatan onderdil mobil skala nasional di kawasan Pasuruan, Jawa Timur. "Usahanya memang berskala home industry, tapi kualitasnya tidak kalah dengan produk impor," kata Joko.
 
Terkait penahanan onderdil impor di bea cukai, Joko mengatakan tidak akan berpengaruh terhadap produksi mobil Esemka jika barang produk lokal sudah melimpah. Joko mengatakan, hingga saat ini memang masih ada beberapa komponen yang masih harus diimpor dari luar negeri.
 
Joko juga mengatakan, hubungan antara ATPM dengan mobil Esemka harus saling bersinergi. "Yang besar jangan membunuh yang kecil," tandasnya. Dia menegaskan, di satu sisi para siswa SMK juga masih perlu belajar dari para pemain produksi mobil top di negeri ini.
 
Selain urusan ketersediaan onderdil, Joko juga memebeber perkembangan perizinan dokumen untuk produksi mobil Kiat Esemka. Dia menjelaskan, dari seluruh dokumen perizinan yang hingga saat ini belum dikantongi adalah uji emisi euro 2. Joko menuturkan, minggu depan perizinan yang dikomando Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bisa kembali diurus pekan depan. Sehingga, dalam waktu dekat izin kelayakan emisi ini bisa keluar.
 
"Sejatinya tidak seluruh daerah di Indonesia memberlakukan izin kelayakan uji emisi," katanya.

Di daerah-daerah yang kualitas udaranya masih bagus, tidak terlalu mementingkan izin uji emisi dengan standarisasi euro 2 ini. Dia juga mengatakan, jika mobil Esemka digunakan untuk keperluan perkebunan sawit tidak memerlukan izin kelayakan uji emisi tadi. Tapi, Joko mengatakan mobil Esemka tetap harus berupaya mendapatkan izin kelayakan uji emisi euro 2 itu. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jabiru SMKN 12 Bandung Siap Terbang

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler