JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima mengatakankan selama delapan tahun menjadi anggota Dewan dan menjabat Pimpinan Komisi selama tiga tahun, masalah sembilan bahan pokok (Sembako) tidak pernah selesai-selesainya.
"Delapan tahun sudah saya bertugas di Komisi VI dan tiga tahun diantaranya jadi pimpinan komisi. Tapi yang namanya urusan Sembako, tidak pernah selesai-selesainya," kata Aria Bima, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (12/7).
Menurut politisi PDI-P itu, tidak pernah tuntasnya urusan Sembako ini lebih disebabkan karena cara berpikir pengambil kebijakan di sektor Sembako yang sangat liberalisme. Orientasi mereka jalan pintas. "Kalau kurang, iya impor. Badan Urusan Logistik yang sudah teruji sebagai pengendali Sembako tidak pernah mereka optimalkan," kata Aria Bima.
Kalau masyarakat memperlihatkan kegelisahannya lantaran harga Sembako tidak terjangkau lanjut dia, para pengambil kebijakan lebih senang berdebat dan saling tuding agar masing-masing tidak dipersalahkan.
"Padahal negara memberikan kewenangan penuh bagi mereka untuk melakukan intervensi pasar agar praktik liberalisme di bidang Sembako tidak membelit warga negaranya," ujar Aria Bima.
Intervensi tersebut tidak saja sekedar meredam gejolak harga Sembako melalui operasi pasar. Sektor lain seperti distribusi dan praktik kartel yang biasanya dilakukan oleh hanya belasan importir juga bisa mereka tekan atas nama kepentingan publik. "Tapi karena dasarnya berpikirnya serahkan ke mekanisme pasar, maka rakyatlah yang harus menanggung beban ekonomi itu," tegas dia.
Karena itu, PDI-P sudah beberapa kali mengingatkan pemerintahan SBY agar sesegera mungkin mengoptimalisasi keberadaan Bulog. "Jangan biarkan pasar bebas dan IMF terlalu leluasa mendikte ekonomi bangsa ini, apalagi mendikte kebutuhan pokok rakyat karena ini akan membahayakan posisi negara yang oleh konstitusi diwajibkan melindungi segenap warganya. Mashab pasar bebas harus dipersempit agar rakyat bisa leluasa memenuhi kebutahan pokoknya," tegas Aria Bima. (fas/jpnn)
"Delapan tahun sudah saya bertugas di Komisi VI dan tiga tahun diantaranya jadi pimpinan komisi. Tapi yang namanya urusan Sembako, tidak pernah selesai-selesainya," kata Aria Bima, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (12/7).
Menurut politisi PDI-P itu, tidak pernah tuntasnya urusan Sembako ini lebih disebabkan karena cara berpikir pengambil kebijakan di sektor Sembako yang sangat liberalisme. Orientasi mereka jalan pintas. "Kalau kurang, iya impor. Badan Urusan Logistik yang sudah teruji sebagai pengendali Sembako tidak pernah mereka optimalkan," kata Aria Bima.
Kalau masyarakat memperlihatkan kegelisahannya lantaran harga Sembako tidak terjangkau lanjut dia, para pengambil kebijakan lebih senang berdebat dan saling tuding agar masing-masing tidak dipersalahkan.
"Padahal negara memberikan kewenangan penuh bagi mereka untuk melakukan intervensi pasar agar praktik liberalisme di bidang Sembako tidak membelit warga negaranya," ujar Aria Bima.
Intervensi tersebut tidak saja sekedar meredam gejolak harga Sembako melalui operasi pasar. Sektor lain seperti distribusi dan praktik kartel yang biasanya dilakukan oleh hanya belasan importir juga bisa mereka tekan atas nama kepentingan publik. "Tapi karena dasarnya berpikirnya serahkan ke mekanisme pasar, maka rakyatlah yang harus menanggung beban ekonomi itu," tegas dia.
Karena itu, PDI-P sudah beberapa kali mengingatkan pemerintahan SBY agar sesegera mungkin mengoptimalisasi keberadaan Bulog. "Jangan biarkan pasar bebas dan IMF terlalu leluasa mendikte ekonomi bangsa ini, apalagi mendikte kebutuhan pokok rakyat karena ini akan membahayakan posisi negara yang oleh konstitusi diwajibkan melindungi segenap warganya. Mashab pasar bebas harus dipersempit agar rakyat bisa leluasa memenuhi kebutahan pokoknya," tegas Aria Bima. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY: Kelola Koperasi dengan Inovasi
Redaktur : Tim Redaksi