JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka, menyangsikan alasan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menuebut subsidi tidak tepat sasaran. Rieke menegaskan, subsidi itu bukan dinikmati orang kaya.
"Sebenarnya pemerintahan SBY-Boediono yang berhaluan neoliberal, selalu mengatakan bahwa subsidi BBM dinikmati orang kaya. Siapa bilang Subsidi BBM dinikmati orang kaya?," ujar politisi PDI Perjuangan, itu Minggu, (11/3), di Jakarta.
Dia mengungkapkan, 64 persen BBM dikonsumsi pengguna sepeda motor. Menurutnya, itu bukan kelompok ekonomi kaya. Melainkan kelas ekonomi menengah dan bawah. "Sisanya hanya 36 persen BBM yang dikonsumsi mobil," kata dia.
Ia menjelaskan lagi, 65 persen bensin ternyata dikonsumsi oleh masyarakat miskin dan menengah bawah yang rata-rata pengeluaran per kapitanya kurang dari USD 4 perhari. "Bahkan sebanyak 29 persen masyarakat di dalamnya dikonsumsi oleh kelompok miskin yang pengeluaran perkapitanya kurang dari USD 2," ungkap Rieke.
Menurut Rieke, sebanyak 41,8 persen kelompok rumah tangga dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp2 juta mengonsumsi BBM premium. Selain itu, kelompok pendapatan Rp2–3,5 juta yang mengonsumsi premium sebanyak 33,2 persen, kelompok berpendapatan Rp3–5,5 juta sebanyak 23.6 persen, dan kelompok berpendapatan lebih dari Rp 5,5 juta dengan konsumsi premium hanya 1.4 persen.
Menurut Rieke, ada ketidakadilan dalam hal pembangian porsi anggaran yang ditujukan bagi pemberian subsidi rakyat dan belanja aparatur. Jika dilihat dari sisi pengeluaran anggaran negara untuk belanja birokrasi dalam kurun waktu pemerintahan SBY, Dia mengatakan, "2005 hingga 2012, mengalami kenaikkan dari 39,6 persen menjadi 51,4 persen, atau naik sekitar 21,0 persen," katanya.
Sedangkan anggaran subsidi untuk rakyat dikurangi setiap tahunnya. "Untuk subsidi BBM dari 18,8 persen menjadi 8,7 persen atau turun sekitar 53,6 persen," jelasnya.
Sedangkan besaran anggaran untuk belanja pegawai dari tahun 2010 sampai 2012 terus meningkat dari Rp162.659 triliun menjadi Rp215.725 triliun. "Angka tersebut lebih besar dari besaran anggaran subsidi Rp208.850," tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BBM TNI Juga Harus Disubsidi
Redaktur : Tim Redaksi