jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Faisal Basri menuturkan jenis BBM yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang tak mampu sebagian besarnya dinikmati oleh masyarakat kaya.
Pengguna jenis BBM bersubsidi tertinggi 98,7 persennya merupakan mobil pribadi, taksi online 0,6 persen, taksi plat kuning 0,3 persen, dan angkot 0,4 persen.
BACA JUGA: Terkait Kenaikan Harga Pertalite, BEM RI: Alihkan Subsidi dari Orang Kaya ke si Miskin
"10 persen termiskin menikmati subsidinya 3,1 persen saja. 20 persen termiskin 4,4 persen, dan terus begitu. Yang terkaya paling banyak menikmati yakni 29,1 persen," ujar Faisal saat menjadi narasumber diskusi dengan tema 'Telaah Kebijakaan Penyesuaian harga BBM untuk Subsidi Tepat Sasaran' di Jakarta, Kamis (1/9).
Menurutnya, upaya mengurangi subsidi BBM harus dilakukan dengan konsisten, karena ongkos sosial, fiskal, dan lingkungannya terlalu mahal untuk terus menerus ditumpuk.
BACA JUGA: Terapkan Implementasi Transformasi SDM, Pupuk Indonesia Raih The Best Human Capital 2022
Sebab, cadangan minyak kian menipis, sementara konsumsi bahan bakar minyak semakin naik.
Harga BBM yang murah karena subsidi membuat pola konsumsi masyarakat, terutama yang mampu makin tak terkendali.
BACA JUGA: Pegadaian Gelar Lomba Meng-EMASkan Sampah
Hal itu pula yang menjadikan Indonesia harus melakukan impor minyak dari luar negeri, yang harganya saat ini melonjak naik, salah satunya akibat dari perang di Eropa.
"Cadangan makin tipis, tapi kita membakar energi, membakar BBM, makin lama makin banyak. Akibatnya apa, kita harus menutup selisih ini dengan cara mengimpor. Sekarang kira-kira impornya mendekati 800 ribu barel per hari," ungkap Faisal.
Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba (PEMM) Muhamad Ikram Pelesa meminta agar subsidi BBM dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.
Ikram juga menyoroti adanya penggunaan subsidi yang tidak tepat sasaran dan banyak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ketimbang dinikmati warga yang membutuhkan.
"Mending dialokasikan kepada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan dan lain-lain, ini lebih terasa manfaatnya," kata Ikram.
Dia menyarankan agar memperkuat daya beli masyarakat terlebih dahulu. Sebab, daya beli masyarakat yang kuat tidak akan terpengaruh meskipun ada penyesuaian harga BBM.
"Kalau misalkan disubsidi manusianya, maka kemampuan dan daya beli masyarakat itu meningkat, bagaimanapun arah kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat dapat menyesuaikan," ucapnya.(chi/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Yessy Artada