Padahal, kata Jumhur UU yang dibuat DPR mengikat seluruh rakyat dan suku-suku bangsa yang ada. Karenanya DPD harusnya ikut menentukan wajah bangsa ini.
"Lembaga ini harus memiliki kekuasaan pembentukan UU yang bisa mewarnai karakter Indonesia, berdasar budaya adiluhung daerah-daerah. Kebhinekaan itu kan suatu fakta dalam negara Indonesia modern. Artinya, keharusan mengelola kebhinekaan bila tidak disertai kearifan menghargai adat dan budaya lokal, akan memunculkan ketidakpuasan berbagai entitas masyarakat adat itu sendiri,” ujarnya saat menyampaikan pidato kebudayaan bertajuk “Membangun Karakter Indonesia Berbasis Sosio Kultural" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu (23/12) malam.
Tanpa adanya kekuasaan DPD dalam pembentukan UU, ia khawatir rasa memiliki suku-suku bangsa di Indonesia terhadap NKRI secara bertahap akan sirna. Karena sebagai representasi kebhinekaan, DPD terikat langsung pada masyarakat pemilih dan bertanggungjawab memelihara kearifan lokal di daerah masing-masing. Sementara DPR, terlihat lebih condong terikat pada partai politik.
“Jadi kalau tidak diakomodir, kemungkinan ini menjadi kesalahan besar kolektif kita sebagai bangsa. Selain itu saya kira kita juga tidak perlu takut mengakomodasi hukum dan kelembagaan masyarakat adat dalam pengembangan hukum nasional,” katanya dalam acara yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta bekerjasama dengan Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta itu.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menakertrans Santuni Yatim Piatu Binaan TKI Taiwan
Redaktur : Tim Redaksi