jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menyampaikan apresiasi terhadap pasangan calon kepala daerah pada pilkada yang berani berjanji memperhatikan pembangunan mutu pendidikan di daerahnya.
Menurut Heru, kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota ikut menentukan mutu pendidikan di suatu daerah.
BACA JUGA: Warga Hampalit Minta Dibangunkan SMA, Cagub Ben Bahat: Saya Setuju
Seperti halnya, salah satu pasangan calon kepala daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Syafaruddin Jarot dan Mokhlis pada Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang mengusung tema pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial kebudayaan.
“Intinya, calon kepala daerah memang harus mem-back up majunya pendidikan. Setiap daerah memiliki kekuatan penuh terhadap pendidikan,” kata Heru Purnomo, di Jakarta, Kamis (29/10).
BACA JUGA: Kasir Indomaret Kaget Melihat Pasutri Begituan di ATM Malam-malam
Heru menjelaskan, untuk pendidikan menengah, tata kelola sepenuhnya di tingkat provinsi. Sementara untuk tata kelola pendidikan SD dan SMP ada di kabupaten dan kota.
“Jadi, kepedulian pemerintah kabupaten atau kota ikut menentukan (mutu pendidikan),” katanya.
Heru pun menyambut positif mendengar ada janji calon pasangan pada pilkada itu perlu dikonversikan menjadi kebijakan yang total mendukung kemajuan pendidikan saat terpilih nanti.
Selama ini, Heru mengamati, birokrasi pendidikan yang ada di daerah justru lebih berfungsi sebagai penghambat kemajuan pendidikan.
“Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali regulasi yang tidak mendukung sepenuhnya pemberdayaan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan,” terangnya.
Setidaknya, ada beberapa syarat agar upaya pembangunan mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik. Pertama, SDM harus mempunyai orientasi membangun pendidikan.
Kedua, memberikan perhatian terhadap anggaran terkait pendidikan di APBD.
“Neraca pendidikan daerah saat ini rata-rata di seluruh Indonesia masih di bawah 10 persen. Kalau seperti itu kan terlihat sekali belum support. Padahal dalam UUD anggaran pendidikan itu minimal 20 persen. Sejauh ini baru DKI, Batam, kemudian Kaltim kalau tidak salah,” sebutnya.
Di kesempatan berbeda, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa H Syafaruddin Jarot dan Mokhlis berjanji akan memperkuat dan memperjuangkan status keberadaan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Sumbawa.
“Kami berdua berkomitmen akan memperkuat keberadaan GTT/PTT di Sumbawa dengan menerbitkan SK Bupati jika kami ditakdirkan menang pada 9 Desember mendatang,” kata Calon Bupati Jarot.
Hal ini diungkapkan pasangan Jarot – Mokhlis dalam Pada Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa mengusung tema pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial kebudayaan yang digelar di Hotel Sernu Kecamatan Sumbawa, Rabu (28/10).
Paslon ini akan mencari regulasi untuk dapat memperjuangkan GTT/PTT di Kabupaten Sumbawa yang saat ini masih banyak yang hanya mengantongi SK Kepala Sekolah dan SK Dinas.
“Masalah ini tergantung Bupatinya, insyaallah jika kami menang kami akan membantu teman-teman GTT/PTT untuk mendapatkan SK Bupati,” katanya.
Bahkan untuk menjawab janji tersebut, Jarot – Mokhlis tidak akan ragu-ragu mengambil keputusan memperjuangkan status GTT/PTT sepanjang tidak melanggar hukum.
“Begitu kami menang, kami akan langsung menyiapkan draf SK Bupati untuk GTT/PTT,” tutur Djarot. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan