jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan strategi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mengakomodasi program Makan Bergizi Gratis.
Seperti diketahui, Makan Bergizi Gratis diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Sri Mulyani Masuk Bursa Pilgub Jakarta, Stafsus Menkeu Singgung Soal Parpol
"Kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini loh APBN yang nanti kami sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini,” kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani mengakui akan ada tantangan untuk penerapan program tersebut.
BACA JUGA: Pilgub DKI: Sri Mulyani, Risma, Andika Perkasa hingga Adi Wijaya Masuk Radar PDIP
Namun, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan reformasi pada sejumlah aspek untuk mengatasi hal itu.
“Kami terus reformasi dari sisi pajak, memperkuat institusi, membersihkan dari korupsi, serta meningkatkan investasi di bidang digital, sehingga prosesnya menjadi jauh lebih pasti dan minim korupsi, atau mengurangi interaksi sehingga celah korupsi ditutup,” ujar dia.
Di samping sejumlah upaya tersebut, Kemenkeu juga terus melakukan perbaikan pengelolaan anggaran. Anggaran akan diperkuat, utamanya dalam menahan guncangan dari gejolak perekonomian global.
Lebih lanjut, dia mengatakan tidak ada negara berpendapatan tinggi tanpa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik. Oleh sebab itu, negara akan melakukan berbagai upaya untuk bisa meningkatkan kualitas SDM.
Menurut Bendahara Negara, upaya yang telah dilakukan Kementerian Keuangan selama ini untuk meningkatkan kualitas SDM di antaranya penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan enam persen, dan jaminan sosial 50 persen dari APBN.
Pemerintah juga turut mendorong dari sisi infrastruktur untuk mendukung produktivitas dan mobilitas masyarakat.
“Jadi, mau itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial menggunakan program makan siang atau makanan bergizi, itu semuanya tujuannya untuk memperbaiki SDM,” tambah Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan sebelumnya melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 berada pada rentang 2,45-2,82 persen.
Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara belanja negara diperkirakan di kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul