jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara tegas meminta MenPAN-RB Azwar Anas mencari solusi penyelesaian masalah honorer di daerah.
Tercatat sekitar 2,7 juta honorer yang masuk pendataan tenaga non-ASN tahun 2022.
BACA JUGA: Nadiem: Lebih dari 293 Ribu Guru Honorer Diangkat jadi ASN Lewat Program ASN PPPK
Instruksi presiden yang disampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/2), itu mengundang reaksi para guru lulus passing grade (PG) seleksi PPPK 2021.
Guru lulus PG ini sebagaimana PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 merupakan prioritas satu (P1) untuk diangkat PPPK.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Minta MenPAN-RB Mencari Jalan Tengah Persoalan Honorer
Sayangnya, selama satu tahun empat bulan, belum ada tanda-tanda mereka diangkat menjadi ASN PPPK.
"Pak Jokowi bicara di Rakernas APPSI, kira-kira tahu enggak ya dengan masalah guru honorer ini? 193.954 guru P1 saat ini nasibnya bagai di ujung tanduk," kata Nuriah, S.Pd., pengurus pusat forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) kepada JPNN.com, Kamis (23/2).
BACA JUGA: Prof Nunuk Resmi Dirjen GTK, Pejabat BKN Beri Selamat, Guru Honorer Sampaikan Harapan
Nuri, sapaan akrabnya, mengungkapkan dari 193.954 P1 itu ada yang usianya kritis.
Jika pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2022 tertunda terus, bisa dipastikan cukup banyak yang tinggal setahun dua tahun menikmati status ASN.
"Apakah Presiden Jokowi tega melihat para pahlawan tanpa tanda jasa ini pensiun sebagai honorer," ujarnya.
Dia pun memohon kepada presiden untuk mengeluarkan instruksi kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk segera menyelesaikan masalah guru honorer ini.
Seleksi yang sudah lama selesai, tetapi sampai hari ini tanpa kejelasan kapan diumumkan.
"Sudah lelah kami bersuara, tetapi suara kami dianggap angin lalu. Kami sudah mengikuti semua aturan pemerintah, tetapi hak kami kapan diberikan," ujarnya.
Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih meminta Jokowi agar menerbitkan Keppres pengangkatan P1 menjadi PPPK.
Dia yakin dengan keppres, pemda tidak akan berpikir dua kali mengangkat 193.954 menjadi PPPK.
Heti juga menilai Jokowi harus menyelamatkan P1 dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.
Sebab, bisa saja P1 tergeser oleh adanya P2 hingga P4.
"Sudah rahasia umum, tes observasi itu dasar penilaiannya bisa dipermainkan. Berbeda dengan P1 yang benar-benar diseleksi berkali-kali," ucapnya.
Heti mengungkapkan kekhawatiran P1 bukan hanya soal penghapusan honorer, tetapi juga ketika pengumuman nanti mereka tersingkir oleh P2 hingga P4.
Sangat tidak adil P1 dikalahkan P2 dan P3 yang tidak lulus tes PPPK 2021 maupun belum pernah ikut tes.
"Pak Jokowi, tolonglah kami. Selamatkan kami dari tindakan kesewenang-wenangan," pungkas Heti. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad