jpnn.com - JAKARTA - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengingatkan Presiden Joko Widodo agar benar-benar serius mengawal rencana pengambil-alihan sumber migas Blok Mahakam, pasca-berakhirnya kontrak perusahaan asing asal Prancis, PT Total dan Inpex asal Jepang pada 2017 mendatang. Sofyano mengatakan, jangan sampai ada ‘penumpang gelap’ yang menyalip di tikungan sehingga Blok Mahakam tetap dikuasai asing.
BACA JUGA: Semen Indonesia Sebar Dividen Rp 2,2 Triliun
“Penumpang gelap secara jelas ditegaskan Megawati, berkepentingan menguasai sumber daya alam bangsa. Sumber daya alam yang dimaksud, sangat dipahami publik adalah sumber daya alam yang punya nilai strategis yakni pertambangan, minyak dan gas bumi,” ujar Sofyano, Kamis (16/4).
Karena itu untuk mengawal peralihan pengelolaan Blok Mahakam, kata Sofyano, Presiden Jokowi semestinya memerkuat badan usaha milik negara (BUMN). Sebab tanpa penguatan BUMN, Sofyano meyakini para mafia akan menjadikan perusahaan pelat merah menjadi pintu masuk demi mengeruk kepentingan pribadi maupun golongan.
BACA JUGA: Bangun 2 Pabrik, Semen Indonesia Lakukan Hedging Rp 4,6 triliun
“Jadi BUMN yang murni 100 persen sahamnya milik negara harus dijadikan kebijakan politik ekonomi dari pemerintah yang berkuasa. Karena yang dimaksud Megawati dengan kontrak migas dan tambang di negeri ini yang akan berakhir, adalah Blok Mahakam dan lain-lain. Dan ini tegas diharapkan Megawati agar kembali ke tangan BUMN, yaitu Pertamina,” katanya.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Konseptor e-Blusukan Jadi Komisaris di Semen Indonesia
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rp 33 Triliun untuk Bangun Rumah Murah
Redaktur : Tim Redaksi