jpnn.com - JAKARTA - Polemik tentang posisi kepala staf presiden (KSP) terus bergulir pasca-keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri koordinator politik, hukum dan keamanan. Sebab, Luhut sampai saat ini masih merangkap jabatan menkopolhukam dengan KSP.
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) yang menjadi pendukung Joko Widodo saat pemilu presiden termasuk yang menentang rangkap jabatan KSP dengan menkopolhukam. Menurut Sekjen Almisbat, Hendrik Sirait, presiden yang beken disapa dengan nama Jokowi itu harus mengakhiri rangkap jabatan Luhut di KSP dan menkopolhukam.
BACA JUGA: Anggota DPR Cantik Ini Takut Dibully Lagi Gara-gara Busana
“Rangkap jabatan itu melanggar undang-undang,” ujar Hendrik melalui layanan pesan singkat, Jumat (14/8).
Ia juga mengatakan agar Jokowi tetap memertahankan KSP. Karenanya, jangan sampai KSP yang bertugas membantu Jokowi justru dilebur di bawah Sekretariat Negara ataupun Sekretariat Kabinet.
BACA JUGA: Densus Cium Rencana Jahat, Teroris Solo Sudah Siap Rakit Bom
“Kami memandang keberadaan KSP sangat di perlukan presiden untuk berhubungan langsung dengan rakyat. Kami menolak kalau di gabung ke Seskab atau Sekneg," ujar Hendrik.
Lantas siapa figur yang cocok menjadi KSP? Hendrik lantas menyodorkan sejumlah kriteria. Pertama, figur yang akan ditunjuk sebagai KSP harus benar-benar loyalis Jokowi.
BACA JUGA: Menteri Jonan Yakin Pidato Jokowi Ampuh Bawa Ekonomi Membaik
Kedua, KSP harus bisa memahami dan memfasilitasi kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyat dan pendukungnya. "Jokowi harus selalu dekat dengan rakyat. " imbuh Hendri.
Kriteria lainnya, kata Hendrik, KSP harus diisi figur yang cerdas dan tangguh. “Pemerintahan ke depan akan menghadapi tantangan yang berat. Jadi perlu sosok yang cerdas dan mau bekerja keras, " tuturnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wahai Warga Papua, Ini Janji Jokowi untuk Kalian
Redaktur : Tim Redaksi