jpnn.com - JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu M Romahurmuziy berencana menggelar muktamar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, 8 April mendatang. Romi -sapaan Romahurmuziy- bahkan sudah mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir pada muktamar yang dimaksudkan untuk islah itu.
Namun, PPP kubu Djan Faridz justru wanti-wanti kepada presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu agar tak memenuhi undangan muktamar kubu Romi. Menurut Djan, penyelenggaraan muktamar PPP kubu Romi itu tak punya dasar hukum.
BACA JUGA: Yang Satu Ini Bikin Surya Paloh Happy
Djan menegaskan, mestinya kepengurusan PPP yang berhak menggelar muktamar adalah kubunya yang telah mendapat pengesahan dari Mahkamah Agung. Djan merupakan ketua umum PPP hasil muktamar Jakarta.
Karenanya ia mengharapkan Jokowi tak hadir untuk membuka muktamar PPP kubu Romi. Ada istilah khusus dari Djan soal muktamar PPP kubu Romi: haram untuk didatangi.
BACA JUGA: Johan Budi: Hanya Tuhan dan Pak Presiden yang Tahu
"Saya tidak perlu mengimbau, meminta apalagi melarang. Bapak presiden saya kira mengerti hukum dan tahu barang haram. Jangan sampai beliau hadir," kata Djan dalam jumpa pers di DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/4).
Bagaimana dengan keberadaan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin selaku wakil ketua umum PPP hasil muktamar Bandung yang telah mengundang Presiden Jokowi menghadiri pembukaan di Asrama Haji Pondok Gede? Djan menegaskan, Lukman mestinya tidak ikut campur lagi di PPP karena sudah dihibahkan untuk bergabung di Kabinet Kerja.
BACA JUGA: CATAT! Ini Saran DPD Soal Iuran BPJS Kesehatan
"Menteri yang sudah dihibahkan dalam kabinet diharamkan untuk campuri urusan parpol," tegasnya.(dna/JPG/ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua Komisi VIII Apresiasi Langkah Muhammadiyah Usut Kematian Siyono
Redaktur : Tim Redaksi