jpnn.com - JAKARTA—Perwakilan pemuda dan mahasiswa yang menamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Pengungsi Pelauw (FKMPP) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan konflik berdarah di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
Konflik itu sudah terjadi sejak 1986 dan berlanjut pada Februari 2012.
BACA JUGA: Obat Kuat Ilegal Marak di Pasaran, Pemerintah Kok Cuek
Mereka sudah menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Senin lalu, berharap ada jalan keluar untuk penyelesaian konflik itu.
"Kami sadar betul bahwa tanpa adanya campur tangan dari Bapak Presiden Jokowi, akan menjadi sia-sia apa yang kami perjuangkan," ujar salah satu perwakilan pemuda Hadi Latupono dalam siaran pers yang diterima JPNN.
BACA JUGA: TNI Ultah, Inilah Arahan untuk Koarmabar
Hadi mengatakan konflik yang sudah bertahun-tahun lamanya dibiarkan pemerintah, tanpa ada upaya mencari jalan tengah penyelesaian.
Ratusan kepala keluarga hingga kini masih tinggal di tempat-tempat pengungsian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.
BACA JUGA: Jenderal Gatot Rela Jika TNI Tak Diajak Perangi Teroris
Sementara pelaku yang memicu terjadinya konflik tidak diproses hukum secara adil.
"Sampai kapan mereka akan bertahan dengan keadaan tanpa makan yang layak?. Tinggal digubuk orang sambil mengharapkan uluran tangan orang lain hanya sebuah keterpaksaan, di saat negara tidak lagi mau peduli dengan mereka," tegas Hadi.
Menurutnya, pemerintah daerah maupun pusat seolah menutup mata dari keadaan yang ada.
Termasuk Polri maupun TNI yang tampak tidak mengupayakan bagaimana upaya perdamaian bisa dilakukan, dan memulangkan pengungsi.
Karena itu, Hadi dan kawan-kawannya berinisiatif menyurati Presiden Jokowi dan berharap ada jalan keluar.
Mereka meminta Jokowi bisa mengeluarkan kebijakan untuk mengelesaikan berbagai permasalahan di Desa Pelauw.
Surat untuk Presiden Jokowi telah resmi disampaikan perwakilan FKMPP.
Surat dengan nomor 025/X.U/FKMPP/2016 langsung diterima oleh petugas persuratan di bagian penerimaan surat Istana Kepresidenan.
Tidak hanya kepada Presiden Jokowi, tembusan surat juga akan disampaikan kepada delapan pihak lainnya.
Yaitu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo dan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo.
"Kami mendesak Kemendari segera memanggil Bupati Maluku Tengah dan menanyakan tentang penanganan konflik Pelauw yang sudah dilakukan. Sebab sampai hari ini, Bupati Abua Tuasikal tidak pernah mau bertemu dengan para pengungsi, ada apa. Padahal ini kan jadi tanggung jawab dia," imbuhnya.
Konflik di Desa Pelauw sudah terjadi sejak 1986, pada saat Kepala Desa sekaligus Raja Pelauw Effendy Latuconsina mengambil alih kekuasaan dari ayahnya Abdul Basir Latuconsina.
Proses peralihan raja tidak dilakukan menurut hukum adat setempat hingga terjadi pengelompokan massa antara pro dan kontra.
Konflik terakhir terjadi pada10 Februari 2012. Kedua kelompok saling serang yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan 18 orang mengalami luka-luka.
Konfik ini juga menghanguskan kurang 500 unit rumah dan terjadi gelombang pengungsi sebanyak 1.171 jiwa dari 281 kepala keluarga.
Kelompok yang kontra terpaksa mengungsi di negeri orang, diantaranya di desa Rohomoni, Kabau dan sebagian Kota Ambon.
Kurang lebih 5 tahun setelah konflik, para peungsi kini masih hidup menumpang di rumah warga, tanpa menerima apapun bantuan dari pemerintah. Mereka terpaksa bertahan hidup dengan mengharapkan bantuan warga setempat. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima TNI Akui Ada Tentara Mendukung Agus Yudhoyono di Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi