jpnn.com - TOBELO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran pemerintahan Kabinet Kerja harus segera mengambil langkah nyata guna mencegah warga yang ingin bergabung ke Filipina.
Salah satu contohnya, warga Kecamatan Loloda Kepulauan (Lokep) di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara merasa kurang mendapatkan perhatian pemerintah setempat. Hal ini terutama menyangkut distribusi pembangunan infrasruktur dan lainnya. Merasa dianaktirikan, maka sebagian masyarakat menyuarakan memilih ingin bergabung ke Filipina.
BACA JUGA: Serius Gak Sih, Kemenhub Laksanakan UU Penerbangan
Pilihan ini cukup beralasan. Seperti disampaikan Camat Lokep Budiman Modim, selama ini masyarakat Lokep selalu termajinalkan. Jalur perhubungan laut misalnya belum juga tuntas. Belum lagi setiap Pemilu, Lokep dianggap daerah rawan kecurangan.
“Lokep ini daerah tertinggal, tapi soal pemilu tetap tak ada masalah. “Lokep selalu tertinggal, setiap Pemilu selalu disoroti. Seharusnya adalah Lokep diperhatikan karena selama ini selalu tertinggal,” jelas Budiman seperti dilansir Harian Malut Pos (Grup JPNN.com), Rabu (2/12).
BACA JUGA: Kader PDIP Terjaring OTT KPK, Ini Dia Sanksinya
Sementara anggota DPRD Halut Dapil Galela Loloda (Galda) Yubelina Simange menyatakan tidak sependapat. Dia menjelaskan, Lokep adalah salah satu penentu percepatan pemekaran DOB Galela. Jika Galda dimekarkan menjadi kabupaten Lokep menjadi prioritas perhubungan laut maupun infrasruktur pembangunan, jalan serta listrik.
“Kami berharap Galda segera dimekarkan sehingga kecamatan yang tertinggal seperti Loloda Utara dan Loloda Kepulauan menjadi prioritas pembangunan nantinya,” jelas poltisi Demokrat itu.(sam/ici/fri/jpnn)
BACA JUGA: Penyebab Jatuhnya Airasia QZ8501 Terungkap, Beginilah Reaksi Keluarga Korban
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat: Buruh Sekarang Lebih Makmur Daripada Era 98
Redaktur : Tim Redaksi