jpnn.com - JAKARTA -- Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang Galang (Himad Purelang) menyambut kehadiran anggota Komisi II DPR Bambang Riyanto, di Posko Perjuangan mereka di Jalan Pleret Dalam IV, Kampung Gayam Sari, RT 03 RW 11, Banyuanyar, Banjarsari, Kota Solo, Sabtu (13/8).
Warga Batam datang ke Solo hendak bertemu Presiden Joko Widodo meminta agar masalah hak atas pelepasan tanah negara yang sudah dihuni warga Himad Purelang sejak lebih dari 40 tahun lamanya diselesaikan.
BACA JUGA: Kemenpora Gelontorkan Bantuan Rp 91 Miliar demi Pramuka
Ketua Pengawas Himad Purelang, Rani mengatakan kehadiran wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut membawa angin segar bagi perwakilan warga Batam yang datang ke Kota Solo.
"Meski kami belum juga berjumpa Pak Presiden Jokowi di kediaman pribadinya di Solo karena kesibukannya, ini menjadi angin segar bagi kami karena tiba-tiba beliau datang untuk mengetahui kesulitan kami," kata Rani, Minggu (14/8).
BACA JUGA: Terminal 3 Bandara Soetta Banjir, AP II Minta Maaf
Menurut dia, Bambang simpati dan prihatin melihat perjuangan warga Batam hingga harus pergi ke Solo. "Meski kami harus sakit-sakitan dengan biaya harus pinjam sana-sini dengan kerabat di Batam," lirih Rani.
Dia mengatakan, apa yang menjadi tuntutan warga direspon Bambang. Menurut dia, dalam pertemuan Bambang berjanji siap membantu perjuangan yang sudah sembilan tahun dilakukan warga menunggu kepastian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
BACA JUGA: Terminal 3 Soetta Kebanjiran, Kemenhub Hanya Anggap Ketempiasan
"Pak Bambang menyampaikan bahwa konflik tanah di Batam sudah diupayakan beliau untuk masuk dalam proses pembentukan Pansus Pertanahan Komisi II DPR," kata pria 63 tahun ini.
Ia menyatakan, sebagian data sudah diserahkan ke Bambang. Warga diminta melengkapi dokumen biar diajukan untuk menjadi kasus yang pertama dalam pansus.
"Kami berharap Pak Presiden juga mau kami jumpai untuk bersilaturahmi karena kami rakyat Indonesia," ungkap Rani yang berprofesi nelayan itu.
Setelah mendengarkan keluhan Himad Purelang, Bambang berjanji segera mengajukan permasalahan dan permohonan hak atas status tanah di Pulau Galang, Kepri, kepada Ketua DPR.
“Saya merasa kaget atas perjuangan mereka. Untuk itu, kami akan bahas ini di Pansus Pertanahan di DPR,” ungkap Bambang.
Bambang menilai sebenarnya negara tidak dirugikan dengan tuntutan mereka atas kepemilikan tanah yang ditempati karena aturannya sudah jelas. Apalagi, mereka hanya memohon kepemilikan tanah seluas 35 hektar.
"Mereka ini pagar hidup bangsa ini. Kalau tidak ada mereka, jelas pulau-pulau terluar negeri ini bisa dikuasai negara lain. Apalagi letak pulau-pulau terluar yang mereka tempati berbatasan langsung dengan negara lain," papar dia.
Untuk diketahui, Pulau Rempang Galang dan pulau-pulau kecil berada di Kota Batam, Kepri, dihuni sekitar 12 ribu jiwa. Ada 154 pulau di sekitarnya. Dalam pemetaan, Himad Purelang mengunakan hasil dari Badan Geofasial Indonesia (BGI) untuk menentukan titik koordinat tanah yang didaftarkan ke BPN dalam bentuk peta.
Pulau Rempang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Hutan Taman Buru seluas 16 ribu hektar dengan SK Menhut Nomor 307/Kpts.II/1986 tanggal 29 September 1986. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi, Kok Terminal 3 Bandara Soetta Kebanjiran?
Redaktur : Tim Redaksi