jpnn.com - MAKASSAR – Setelah lahir "Rekomendasi Malang" yang antara lain berisi tuntutan agar jabatan Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota tetap eselon IIB jika nantinya sudah menjadi instansi vertikal, giliran suara serupa diteriakkan dalam pertemuan di Makassar, Jumat (29/1).
Bahkan, dalam acara “Menyerap Suara Daerah dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Pemerintahan Umum” itu, tuntutan mereka disampaikan lebih keras dibanding acara sejenis di Malang, 26 Januari 2016.
BACA JUGA: Ketua DPR Tak Ikhlas Kang Emil Pimpin DKI Jakarta
Semua Kepala Badan Kesbangpol dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, yang hadir di acara itu kompak menyatakan siap menjalakan tugas sebagai pegawai pusat di bawah kemendagri. Hanya saja, mereka menolak jika turun menjadi eselon III.
Alasannya, nantinya mereka menjalankan fungsi sebagai koordinator instansi vertikal di daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum. Tidak mungkin bisa menjalankan tugas itu jika eselon mereka di bawah sekda kabupaten/kota, kapolres, dan jajaran Forkompimda lainnya.
BACA JUGA: Nazaruddin dan Anak Buah Alex Noerdin Diperiksa KPK terkait Kasus Wisma Atlet
“Kami merasa mendapat tanggung jawab mulia. Tapi tanggung jawab itu, kami harus diberi kapal yang besar, jangan yang kecil. Saya menolak jika turun jadi eselon III,” cetus Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bone, Dray Vibrianto, dengan suara lantang.
Suasana rapat sempat agak tegang, karena semua yang hadir menyampaikan tuntutan serupa. Sementara, Analis Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Hijrah Apriyansyah yang hadir di acara itu tak bisa memberikan kepastian. Padahal, kewenangan menetapkan eselonisasi itu ada di tangan Menpan-RB Yuddy Chrisnandy.
BACA JUGA: Jokowi: Jenderal TNI-Polri Jangan Hanya di Belakang Meja!
Para peserta langsung meminta kepastian. Mereka berteriak, “Menpan! Menpan!”
Kabag Perundang-undangan Ditjen Polpum Kemendagri, Bahtiar Baharudin, yang memandu acara, langsung bereaksi sambil mengarahkan pandangan ke anak buah Menteri Yuddy. “Catat! Catat semua suara teman-teman ini, sampaikan ke pimpinan (Menteri Yuddy, red),” ujar Bahtiar, lugas.
Hijrah lantas diberi kesempatan bicara. Dia mengakui, soal eselonisasi Kaban Kesbangpol Kabupaten/Kota jika nantinya sudah menjadi PNS pusat, belum ada keputusan. Terhadap tuntutan hadirin yang minta tetap eselon II, dia juga belum berani memberikan jawaban pasti.
“Masukan bapak-ibu akan kami sampaikan ke pimpinan, segera,” ujarnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siap-siap: Anda Harus Membayar Jika Menggunakan Tas Kresek di Gerai Ritel
Redaktur : Tim Redaksi