jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo bertekad terus melakukan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan tersebut akan dilakukan dengan melakukan pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan tertinggal dan yang sudah tidak layak.
"Pada tahun 2017 ini, pemerintah bertekad menjadikan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagai fokus utama pembangunan," ujar Jokowi -panggilan beken Joko Widodo- saat menyampaikan pengantar nita keuangan RAPBN 2018 di depan Sidang Paripurna DPR, Rabu (16/8).
BACA JUGA: Novanto Absen, Presiden Jokowi Serahkan RAPBN 2018 ke Fadli Zon
Jokowi menjelaskan, pembangunan ekonomi 2018 akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional.
Selain itu, pengembangan daerah perbatasan juga menjadi prioritas pemerintah agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional sehingga tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan, namun juga perekonomian nasional secara keseluruhan.
BACA JUGA: Indonesia Pusaka Membekas di Hati Raisa
Dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu Jokowi menjelaskan, pemerintan telah menyiapkan beberapa kebijakan guna mendukung realisasi dari rencana tersebut. Pertama, kebijakan redistribusi aset, melalui pemberian hak pengelolaan tanah telantar kepada masyarakat sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih produktif.
"Serta legalisasi tanah melalui percepatan sertifikasi tanah-tanah milik rakyat," terangnya.
BACA JUGA: Jokowi-JK Tampil Beda di Sidang Tahunan MPR
Kedua, penguatan akses rakyat untuk mendapatkan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mantan wali kota Solo ini berharap ke depan akan makin banyak masyarakat yang menikmati dan semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya.
"Ketiga, peningkatan keterampilan masyarakat, melalui program pendidikan kejuruan, serta pendidikan dan pelatihan vokasi secara masif," tandasnya.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan asumsi makro dalam RAPBN 2018. Total belanja pemerintah dalam RAPBN 2018 adalah Rp 2.204,4 triliun. Angka itu naik dibanding APBN Perubahan 2017 yang dipatok di angka Rp 2.098,9 triliun.
Menurut Jokowi, penyusunan RAPBN 2018 berpedoman pada tiga kebijakan utama. Yakni i optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak, penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, serta kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan.
Sedangkan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 adalah 5,4 persen. Target itu naik 0,2 persen dibanding APBNP 2017 yang dipatok di angka 5,2 persen.
"Pertumbuhan ekonomi yang optimistis tersebut akan dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor," kata Jokowi.
Untuk angka inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga di tingkat 3,5 persen. Angkanya ditargetkan turun dibanding dalam APBNP 2017 yang dipatok 4,3 persen.
Menurut Jokowi, asumsi inflasi 3,5 persen itu didukung oleh perbaikan kapasitas produksi nasional, stabilisasi harga, serta harga komoditas global yang masih relatif rendah.
Sedangkan asumsi nilai tukar dalam RAPBN 2018 adalah USD 1 dipatok di angka Rp 13.500. Pada APBN P 2017, USD 1 dipatok di angka Rp 13.400.
Selanjutnya, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD 48 per barel. “Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang memengaruhi kenaikan harga minyak pada tahun 2018,’ sebutnya.
Adapun asumsi produksi minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2018 diperkirakan mencapai 2 juta barel setara minyak per hari. Rinciannya adalah yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak per hari.
"Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih mencerminkan kondisi di tahun 2018," urai mantan gubernur DKI Jakarta itu.(cr4/JPC/fat/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ya Allah, Gemukkanlah Presiden Jokowi
Redaktur : Antoni
Reporter : Antoni, M. Fathra Nazrul Islam